MASOHI, AT.--Kader partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Maluku Tengah, 
Fatma Sopalatu optimis partai tersebut lolos verifikasi administrasi dan faktual yang dilakhkan oleh KPU. Persoalan hukum yang sedang menerpa partai itu tidak menghambat proses verifikasi.

"Saya yang sudah menjadi anggota DPRD di Maluku Tengah selama 3 periode dan melihat kerja-kerja partai Hanura di Maluku termasuk 11 kabupaten kota untuk menyambut Pemilu 2024, maka saya yakin kita lolos verifikasi faktual," jelas Fatma kepada wartawan di Masohi, Rabu (27/7).

Hal ini perlu disampaikan, kata Fatma, untuk menepis penjelasan salah satu fungsionaris Partai Hanura Maluku, bahwa Hanura terancam gagal verifikasi. Pasalnya, Roni Sapulette yang kalah dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) sedang memperkarakan hasil Musdalub di
pengadilan. 

Fatma mengungkapkan, partai Hanura Maluku sedang ikut verifikasi internal di Jakarta dan tak terhambat dengan gugatan tersebut.

"Yang disampaikan di salah satu media massa itu pendapat mereka. Tapi, prinsipnya kita sudah menyelesaikan data sipol (sistem informasi partai politik) dan saat ini DPD telah ke Jakarta untuk memastikan partai kita di daerah akan lolos verifikasi faktual," tandas anggota DPRD Maluku Tengah itu.

Akademisi dan pengamat politik Maluku Tengah, Sawal Arif mengatakan, permasalahan internal partai  sebenarnya bisa saja memengaruhi hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Siapa juga yang mau memutus kondisi orang sakit untuk bertarung," katanya, melalui telepon seluler.

Namun tidak menutupi kemungkinan partai yang diketuai Wiranto tersebut akan lolos verifikasi, jika kesiapan administrasi internal partai telah final. "Kalau administrasi telah kelar, pasti bisa saja lolos verifikasi KPU," jelasnya.

Di sisi lain, Sawal menawarkan agar undang-undang partai politik harus dirombak agar partai politik lebih demokratis. Selama ini cendurung oligarkis dan elitis. 

"Harus didemokratisasikan, sehingga tak ada kekuatan individu dan kelompok, tapi sistem. Jadi partai itu sebagai wujud solusinya demokrasi,"pungkasnya.  (DW)