BULA,AT--Buntut dari tunggakan pembayaran gaji karyawan PT.Kalrez petroleum (Seram) Ltd.selama tiga bulan mendapatkan atensi serius. Baik dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT) dan juga Dewan Perwakilan Dakyat Daerah(DPRD) setempat. Masalah ini diduga ada keterlibatan mafia Migas.

Para pekerja pun harus menjadi korban dari keserakahan para Korporasi yang merampas hak-hak mereka. Apalagi mayoritas para pekerja merupakan anak-anak pribumi yang berdomisili di Kota Bula. Masalah ini kini dibahas oleh eksekutif yaitu Pemkab SBT dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) juga legislatif lewat rapat dengar pendapat(RDP) dengan sejumlah karayawan PT.Kalrez di ruang Paripurna DPRD,Kamis (31/7).

Persatuan Pekerja Lingkup Kalrez(PP-LK) saat rapat tersebut mengisahkan terkait tunggakan pembayaran gaji oleh pihak Managemen Kalrez yang selama ini masih menjadi masalah besar. Permsalahan kata dia, juga sudah disampaikan kepada kepala dinas Nakertrans Mochtar Rumadan. 

Dirinya mengungkapkan, jumlah pekerja di Perusahaan tersebut berjumlah 94 orang. Dengan beban tanggungan sebesar 600 juta lebih termasuk anak dan istri didalamnya. 

"Pada bulan November 2024,kami melakukan ekspor lifting migas yang sudah di proses dan siap dijual sebesar kurang lebih 68.000 barel. Itu di ekspor ke quantum Singapura dengan nilai total hampir 3 juta dollar. Disitu Kalrez tidak menjual sendiri,ada juga keterwakilan dari SKK Migas sebagai pengawas, dan survior juga pihak-pihak lain,"ungkapnya.

Ia membeberkan, dari situ mereka menerima gaji bulan Desember dan Januari lancar. Namun memasuki pada bulan kedua  tahun 2025 pembayaran gaji sudah mulai tersendat. Setelah itu kata dia, pihaknya kembali melakukan lifting lokal 6.700 barel untuk penjualan domestik di salah satu perusahaan Migas kota Probolinggo,provinsi Jawa Timur.

"Dengan asumsi bahwa, nanti setelah lifting akan di bayar gaji yang terlambat di bulan Februari,Maret itu. namu menjelang bulan puasa menjelang lebaran idul fitri tak kunjung dibayarkan gaji tersebut. Hanya janji saja, kami hanya dibayar THR saja H- 7 menejelang hari raya,"tuturnya.

Padahal kata dia,pada bulan Maret tanggal 27 mereka kedatangan kapal lagi untuk melakukan penjualan secara lokal. "Jadi ada penjualan pengiriman dua kali yaitu tanggal 7 Maret sebanyak 6.700 barel tanggal  27 sebanyak 700 barel. Lalu pada saat lebaran idul fitri pun kami upayakan pelancaran proses lifting karena hak kami dijanjikan setelah lebaran dibayar gajinya,"imbuhnya.

Namun, pada saat lifting proses produksi untuk penjualan dicegat oleh SKK Migas. Pihak SKK Migas menerangkan bahwa PT. Kalrez sebenarnya tidak bisa lakukan lifting lagi,karena dari hasil Ekspor ke Quantum Singapura pada bulan November 2024 mereka belum membayar untuk Negara. Para pekerja mengaku, pihaknya tidak mengetahui sampai pada tingkat itu. 

"Jadi lifting yang dua kali pada bulan Maret itu melaui proses kebijakan SKK Migas dan Negara, karena Kalrez berdalih untuk pembayaran gaji pekerja. Tetapi pada saat lebaran itu tidak ada sama sekali. Sampai pada bulan Mei itu dibayarkan dua bulan dari tunggakan yang sudah capai tiga bulan,"ucapnya.

Bahkan,pihak pekerja semoat di arahkan untuk menjual beberapa aset perusahaan ke PT. Pertamina untuk membantu keuangan."Kami heran disini, kok bukan mereka yang berfikir tapi kami yang berjuang. Mereka cuma menjanjikan nanti di uapayakan-di upayakan akan dibayarkan gajinya. Setelah lifting punya Negara selesai, gaji april belum terbayarkan,Mei,Juni sampai sekarang,"ujarnya.

Tekanan pisikis oleh para pekerja pun mulai dirasakan saat ini, tambah dia, terutama yang memiliki kredit perbankan,juga biaya untuk sekolah anak-anak.

Sementara, salah satu Koordinator Pekerja Lingkup Kalrez(PP-LK) sangat mengapresiasi, Kepala Dinas Nakertrans SBT yang sudah pro aktif melihat masalah ini maupun DPRD yang sudah mendengarkan keluhan mereka dan telah koordinasi dengan pihak GM PT.Kalrez di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Namun kata dia, langkah yang dilakukan dinas Nakertrans masih kurang dukungan dari pihak-pihak terkait. Sehingga surat permohonan audiens dengan pekerja belum terlaksana. 

"Kami seluruh pekerja dibawah naungan Karlez meminta Pemkab SBT dan DPRD berkolaborasi untuk melakukan penekanan ke Kementrian ESDM agar mengusir penjajat-penjahat yang bermain dalam masalah ini. Itu intinya,biar jangan terlalu panjang lebar. Bila perlu menteri ESDM Bahlil Lahadalia didatangakan ke Bula. Biar bisa melihat potensi, karena di Karlez ini sesuai yanh disampaikan Kadis Nakertrans, tidak ada masalah dengan sumber daya alamnya. Yang jadi persoalan ini investor di Jakarta,"jelasnya.

Dirinya berkesimpulan bahwa, investor yang memegang kuasa sudah tak memiliki kekuatan finansial tetapi masih mau bertahan. Kata dia, banyak investor lain yang mau kelola Karlez.

"Tapi dengan catatan mereka ini harus di usir. Ini dilakukan sehingga ada bantuan dari negara dalam hal ini Pemda melakukan itu. Usir mereka lalu masukan yang lain, tak perlu masukan nanti investor datang dengan sendirinya,yang penting penjahat ini di eksekusi dulu,"ucap dia dengan tegas.

Anggota DPRD SBT dari partai Gerindra Ahmad Voth, dirinya secara pribadi dan atas nama anggota Dewan menegaskan bahwa, masalah ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, daerah ini bakal tidak di anggap oleh Korporasi yang jahat sebagaimana yang dijelaskan.

"Daerah ini harus kita selamatkan, aset-aset yang ada. Kita punga barang,orang membohongi kita jika DPRD hanya dia dan acuh tak acuh,maka suatu saat nanti potensi yang ada di perut Bumi di negeri ini akan selalu dibohongi oleh korporatif,orang-orang yang mencuri lalu kemudian berjalan tinggalkan daerah ini,"tegasnya.

Dirnya menyatakan,DPRD sudah seharusnya mengeluarkan rekomendasi dengan menggandeng nama-nama perusahaan yang bisa menghidupkan Kalrez ini segera mungkin dilakukan. 

"Saudara Nakertrans sudah pakai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah,belaii melakukan koordinasi namun yang didaptkan hanyalah janji begotu saja,"tuturnya.

Ini merupakan salah satu indikator yang terjadi di daerah sehingga perputaran ekonomi tumbu kebih baik itu juga dari persoalan tenaga kerja. 

"Dirumah saya ada orang tuanya yang datang dan menyampaikan anaknya tidak dapat melanjutkan kuliah akibat dari bapaknya tidak medapatkan gaji. Dia harus menerima DO dari pihak kampus,"tambah Voth. 

Olehnya itu, dia mengajak untuk semua pihak agar hilangkan ego untuk menyelamtkan investasi di daerah penghasil minyak tersebut. Untuk itu negara segera mengambil alih.

Kepala dinas Nakertrans Mochtar Rumadan menyampaiakan, kewajiban Pemda SBT adalah untuk menjaga dan merawat semua aset negara dibawah pengawasan SKK Migas. 

"Tidak ada solusk lain kecuali gelar Rapat Umum Pemeganh Saham(RUPS). Segera Karlez ini di ambil alih oleh investor-investor lain yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lakukan langkah-langkah kongkret. Agar kalau bisa kita lakukan melalui bentuk Badan Usaha Milik Daerah,"tuturnya.

Diberitakan sebelumnya,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menemui General Manager(GM) PT.Kalrez Petroleum (Seram) Ltd, dalam kunjungan kerja di Jakarta baru-baru ini. 

Kunjungan ke GM perusahaan yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi(Migas) yang beroperasi di Bula itu membahas masalah pembayaran tunggakan gaji karyawan.

Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo menjelaskan, dalam kunjungan tersebut pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Nakertrans) menemui langsung GM Karlez. Pertemuan tersebut pihaknya secara keras menyampaikan terkait hak-hak para karyawan yang selama ini belum dibayarkan oleh perusahaan.

"Jika hari ini, siapapun investor yang investasi di kabupaten SBT wajib hukumnya DPRD dan Pemerintah daerah melindungi. Menurut kami itu aset,"ungkap Sibualamo kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa(29/7/2025).

Meski begitu,Sibualamo menekankan bahwa, jika perusahaan atau investor yang mengabaikan hak-hak karyawan atau tidak mampu membayar gaji segera angkat kaki.

"Perusahaan yang tidak mampu menunaikan hak-hak karyawan, kalau tidak mampu silahkan angkat kaki dari SBT. Itu saya tegaskan di managemen Kalrez,"ujarnya.

Dirinya menambahkan, untuk pihak perusahaan segera membuat pernytaan secara formal kepada para karyawan yang belum menerima gaji selema tiga bulan. Selama ini kata dia, para karyawan tersebut tidak pernah gelar aksi mogok.

"Tapi buat manajemen perusahaan,jangan karena begitu lalu abaikan hak-hak mereka. Kemarin saya undang pak Kadis Nakertrans agar segera melakukan rapat, suapaya informasi tidak membias,nah informasi yang detail yang baik dari sana harus kita sampaikan secara formal kepada karyawan,"tuturnya.

"Kemarin kita dari Kalrez,BPH Migas sampai dengan Kementrian ESDM,"imbuhnya.

Merespon hal itu kata dia, pihak perusahaan bakal menyelesaikan  tunggakan gaji para karyawan bulan ini. "Lalu saya sampaikan kepada kadis Nakertrans kalau bulan ini dilunasi, lalu sama aja tunggakan ada lagi di bulan yang akan datang,kalau bisa ini harus cepat. Tapi meneurut pak kadis bahwa dari manajemen Kalrez akan diselesaikan,"pungkasnya(Jamal)