AMBON, AT.- Bupati Buru Selatan,  Safitri Malik Soulisa menjadi salah satu pembicara dalam Launch of the National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP) yang digelar di Nusa Dua Hotel Bali, Senin (14/11). Di forum global itu, Safitri bicara soal peran perempuan bagi peningkatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Peluncuran NBAAP ini merupakan kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (kemenko Marves RI)  dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian Kelautan dan Perikaman (KKP), dan Kementerian PPN/Bappenas.

Safitri Malik Soulisa tampil dalam diskusi panel kedua, bersama narasumber 
lain yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat ( NTB) , Zulkieflimansyah, Bupati Mojokerto, Ika Puspitasari,  Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, dan  Alan Koropitan sebagai  moderator.

Adapun materi yang disampaikan Safitri yaitu, peran gender dalam membangun inovasi ekonomi kelautan di Kabupaten Buru Selatan. Menurut Safitri, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan termasuk pembangunan daerah.

Peran perempuan dalam membangun suatu negara atau suatu daerah sangat urgen dan dibutuhkan, terutama sebagai gerak langkah dan penguatan pondasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) putra-putri generasi penerus

"Hal ini dilakukan untuk menyiapkan fisik, mental dan karakter yang positif, cerdas, kreatif dan inovatif serta mandiri,"jelasnya. 

Safitri mengungkapkan, secara geografis daerah yang dipimpinnya adalah daerah kepulauan yang berada pada Pulau Buru bagian selatan, yang berhadapan dengan perairan laut Banda. Daerah ini sangat potensial dan berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 714), disamping itu berada pada jalur ALKI III (Alur Kepulauan Laut Indonesia 3).

"Berdasarkan hal tersebut maka visi kami adalah meningkatkan kemandirian Buru Selatan secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun, adil dan sejahtera berbasis agro-marine,"tegasnya.

Di usia yang ke-14 tahun, Buru Selatan merupakan Kabupaten termuda di Maluku, dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 76.715 jiwa. 

"Dengan persentase rasio jenis kelamin yang hampir seimbang tersebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, menekankan pada peran gender dalam membangun inovasi ekonomi di Kabupaten Buru Selatan,"jelasnya.

Bupati perempuan pertama di Maluku ini mengatakan, peran gender dalam membangun inovasi ekonomi di Buru Selatan meliputi berbagai bidang. Di bidang wisata bahari, perempuan mendominasi 
terutama pada aktivitas perekonomian.

Sehingga intervensi kegiatan pemerintah, kata Safitri, ditujukan kepada kaum perempuan dan pemuda pada usaha kuliner wisata bahari,  pengembangan pangan dan keamanan pangan pada wisata bahari yang didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas gender, sosialisasi, pelatihan, dan  penambahan modal pada kelompok usaha.

Sementara di bidang perikanan tangkap dan budidaya, meski sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun nelayan dan rumah tangga nelayan adalah masyarakat di kabupaten yang wajib tersentuh oleh intervensi program pemerintah kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan.

"Kita memiliki 2.647 rumah tangga nelayan, dari total nelayan 4.225 orang yang telah memberikan kontribusi terhadap produksi 15 ribu ron di tahun 2021. Artinya, ada peran penting dari 2.647 istri-istri nelayan yang turut memberi kontribusinya. 
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah derah memberikan intervensi melalui program pemberdayaan UMKM produk pasca panen produk perikanan,"rincinya.

Selain itu, perempuan juga fokus pada kegiatan pembudidayaan ikan (keramba) dan air tawar, pengolahan produk perikanan berupa ikan asap dan kan kering. Juga berperan penting dalam rantai pemasaran  olahan produk pasca panen yang tersebar pada UMKM seperti kates ikan tuna, aneka keripik ikan, sambal ikan, dan abon ikan.

Acara yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono itu juga menampilkan pembicara lainnya, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi, Perwakilan PPB di Indonesia, Valerie Julliand, Assistant Secretary-General
United Nations Global Compact (UNGC), Sanda Ojiambo, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin, the UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean, Peter Thomson, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Prof Muchlis Hamdi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas,  Vivi Yulaswati. (ESI)