AMBON,AT-Ratusan pegawai honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) bersama Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Seram Bagian Barat (Pemkab SBB) kembali melakukan aksi demo. Mereka menuntut hak–haknya yang belum dibayarkan sejak Juni sampai Agustus 2023.

Dari video yang diterima media ini, Senin (2/10), para pendemo ini protes terhadap Penjabat Bupati SBB, Andi Chandra Asadudin, dengan cara menutup seluruh akses masuk ke dalam kantor bupati. 

Akibatnya, ribuan ASN (Aparatur Sipil Negara)  yang ingin mengikuti apel pagi di halaman kantor tersebut, tidak bisa masuk. 

Ratusan pendemo ini juga mengamuk di halaman kantor. Mereka menilai kebijakan penjabat bupati semena-sema karena hak-hak mereka belum dibayarkan, upah dipotong hingga mereka harus dirumahkan. 

"Hak kami harus dibayar. Aturan dari mana sehingga kami dirumahkan tanpa ada kesalahan yang kami buat. DPR saja tidak dihargai, apalagi kami pegawai honorer seperti ini," ungkap Anthony Upessy, Pegawai Honorer Satpol PP. 

Abraham Sohilat, Pegawai Honorer Damkar menegaskan bahwa, mereka jadi pegawai honorer di lingkup Pemkab SBB sudah 20 tahun.

"Mau jadi ASN nol. Pak, Kabupaten SBB kami bangun, " tutur Abraham. 

Sementara itu, Leverne Alvin Tuasuun, Sekda SBB yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak, menanggapi tuntutan pendemo. 

"Sebenarnya sudah diatur, kasat mana? Saya emosi, pemerintah tidak bisa dibuat seperti ini," tegasnya.

Pemkab SBB belum memberikan keterangan resmi terkait aksi blokade kantor bupati.(CAL)