AMBON,AT-Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Puspeka Kemendikbudristek) terus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap aksi kekerasan yang terjadi di seluruh satuan pendidikan, di Indonesia termasuk wilayah Provinsi Maluku. Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) penguatan karakter. Kegiatan DKT kali ini dilaksanakan di dua Provinsi yaitu Maluku dan Sulawesi Tengah. 

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami mengatakan, DKT tahap I di tahun 2024 yang dilakukan secara luring ini adalah bentuk implementasi dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sebagai upaya penguatan karakter terkait profil pelajar Pancasila, inklusivitas dan kebhinekaan, serta penuntasan 3 dosa besar pendidikan. 

Menurutnya, kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di wilayah Maluku dan Sulawesi Tengah. Diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta turut hadir Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak, Badan Bahasa, dan Balai Pelestarian Kebudayaan. 

"Nilai karakter penting dimiliki dalam membentuk kedekatan kepada Tuhan, serta membangun integritas dan moralitas pribadi agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan menghasilkan generasi yang positif. 
Proses pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan anak Indonesia, yang pintar dan cerdas tapi juga harus memiliki karakter yang kuat dan baik," ungkapnya kepada pewarta di salah satu hotel ternama di Kota Ambon, Jumat (8/3).

Menurut dia, bicara mengenai karakter tidak bisa melepaskan tanggungjawab hanya kepada sekolah, tapi juga harus ada kolaborasi dengan seluruh pihak terutama pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua.

"Itulah tujuan kegiatan DKT yang akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan” jelasnya. 

Utami mengatakan, pentingnya nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila untuk generasi muda, sehingga tujuan kita menghasilkan generasi emas di tahun 2045 yang berdaya saing dan berjiwa pancasila dapat terwujud. 

“Kampanye yang telah kami lakukan melalui iklan layanan masyarakat, dalam bentuk animasi, produksi buku, talkshow, webinar, dan dalam bentuk lagu, salah satunya yaitu Profil Pelajar Pancasila sehingga adik-adik dapat dengan mudah untuk mengingat dan dimensi yang ada terkandung di dalamnya,” jelasnya. 

Sementara itu, dalam mengatasi pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, Kemendikbudristek melalui Puspeka, dan unit utama lainnya juga telah melakukan upaya-upaya yang sangat serius, mulai dari produksi buku panduan, modul, dan konten yang dapat diakses melalui laman 

"https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id , serta turut menginisiasi penyusunan kebijakan, yaitu dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan setiap hak pendidikan warga negara akan selalu terjaga, karena seringkali korban kekerasan justru menjadi terputus pendidikan dan pekerjaannya," jelasnya. 

Di tempat yang sama, ketua Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Puspeka, Dina Ayu Mirta menjelaskan, mengenai urgensi implementasi Permendikbudristek nomot 46 tahu 2023 yang didukung oleh 5 Kementerian dan 3 lembaga, telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan, serta pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, UPT, Kepala Satuan Pendidikan, dan Masyarakat/Orang Tua. 

"Puspeka juga sudah mengembangkan modul PPKSP yang dapat diakses oleh Pendidik dan TPPK melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). guru kemdikbud.go.id/pelatihan-mandiri/topik/91 yang dapat digunakan sebagai panduan implementasi," katanya. 

Menurutnya, dalam kurun waktu enam bulan setelah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 diterbitkan pada bulan Agustus 2023, sebanyak 361.153 TPPK telah dibentuk di satuan pendidikan dari total keseluruhan 432.399 jumlah satuan pendidikan, dengan capaian untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB mencapai 944 dan jenjang PAUD serta Kesetaraan sebesar 724 dengan target pada Agustus 2024 mencapai 100. 

"Sebanyak 18 satgas telah terbentuk di tingkat provinsi dari 38 provinsi, dan sebanyak 296 satgas di tingkat kabupaten/kota dari 514 kab/kota di Indonesia sebagai bentuk upaya dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah, harapannya dapat segera mencapai target 100 kali," rincinya. 

Diakui, dalam kegiatan DKT yang berlangsung selama tiga hari ini, Puspeka juga melakukan diskusi bersama untuk menggali program kerja kedepan, praktik baik yang sudah dilaksanakan, serta komitmen rencana tindak lanjut oleh pemerintah daerah, sekaligus melaksanakan kampanye publik melalui penyebarluasan konten penguatan karakter kepada ekosistem pendidikan. 

"Harapan kedepannya seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, dan nyaman bagi seluruh lingkungan satuan pendidikan termasuk di Provinsi Maluku," kuncinya. (AH).