AMBON,AT-Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena kini mulai melakukan berbagai gebrakan salah satunya dengan melarang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk menggunakan kendaraan dinas (randis) roda empat, ke kantor setiap hari Jumat.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat Kota Ambon.

"Tidak ada mobil Pemerintah kota (Pemkot) Ambon yang berkeliaran di kota ini setiap hari Jumat pimpinan OPD pakai motor saja atau pakai transportasi online dan angkot," kata Wattimena dalam pertemuan bersama ASN dan pegawai,di Ballroom Maluku City Mall (MCM), Selasa (4/3). 

Dikatakan, kebijakan ini selain untuk efesiensi, juga untuk membantu masyarakat yang mata pencahariannya di bidang transportasi, baik offline maupun online. 

“Jika ada acara di hari Jumat, kita gunakan ojek, atau maxim, grab dan angkot untuk ke kantor. Kalau ada acara kita bila perlu sewa angkot saja untuk ditumpangi bersama - sama ke lokasi acara, atau ke kantor,"ujarnya. 

Wattimena menegaskan, kebijakan yang hendak dilakukan ini bukanlah sebuah pencitraan, melainkan untuk menunjukan keberpihakan kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam kampanye — kampanye. 

Selain kebijakan itu, kata dia, program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar) setiap Jumat selama dua Jam mulai pukul 08.00 WIT hingga 10.00 WIT, kembali dihidupkan lagi.

"Kemudian mulai Jumat minggu depan kebijakan bebas kendaraan dinas dan Wali Kota jumpa rakyat sebagai bentuk menyerap aspirasi masyarakat akan dilaksanakan," kata dia.

Ditambahkan, seluruh pimpinan OPD dan Camat, wajib menghadiri program WAJAR tanpa ada alasan apapun.

"Kalau ada kegiatan atau acara dihari Jumat, kalau bisa dilaksanakan setelah Wajar ini. Wajar kita mulai dari depan Balai Kota," terangnya.

Untuk diketahu, program ini telah dilakukan Wattimena saat dirinya menjadi Penjabat Wali Kota Ambon. 

“Bersama ibu Wawali dan semua pimpinan OPD kita akan menggelar kegiatan Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar). Kita berikan waktu selama dua jam untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat," bebernya. 

Dirinya menandaskan program tersebut akan menjadi program rutin, sehingga seluruh agenda atau undangan kegiatan pada hari Jumat tidak boleh dilakukan pada pukul 08.00 WIT— 10.00 WIT. (Ars)