AMBON,AT-Tahun 2024 adalah tahun politik bagi Indonesia. Di tahun itu, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimulai dari Pemilu Presiden, Pileg dan kemudian dilanjutkan Pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Salah satu masalah yang kerap mencuat dalam Pemilu adalah kampanye hitam (black campaign) yang sering dilakukan oleh salah satu kandidat atau tim kampanye kandidat tersebut untuk menjatuhkan kandidat lainnya. Black campaign, tidak seperti kampanye negatif (negative campaign), dilarang karena cenderung ke arah fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait kandidat tertentu.

Menurut Moris Tualeka, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah bahwa black campaign dalam Pemilu, baik Pilpres, Pilkada maupun Pileg, tidak mengandung Nilai-nilai demokrasi yang bagus. Oleh karena itu, munculnya kampanye hitam harus dihindari, apalagi merusak identitas pribadi seseorang dengan mengasumsikan seolah-olah ada peristiwa yang terjadi padahal belum tentu ada buktinya.

“Ini sangat disayangkan jika dalam proses demokratisasi yang sedang kita bangun secara baik dan benar. Seorang politisi sebaiknya kembalilah pada prinsip-prinsip nilai kebenaran dan kejujuran serta kembali pada nilai-nilai agama dan Pancasila yang kita anut bersama,” tutur Tualeka saat menghubungi media ini, Rabu (13/12). 

Tualeka melanjutkan, masih banyak jalan baik yang dapat ditempuh tanpa harus merusak pribadi orang lain. Lalu bagaimana pencegahannya, ia menyatakan, biarkan pemilih yang menjadi saksi.

"Pemilih bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi cara-cara merusak pribadi seseorang sebelum pemilihan dimulai adalah tindakan yang buruk,” ujar politisi asal Partai PSI ini. 

Tualeka pun menilai, dari kacamata agama dan hukum, kampanye hitam merupakan tindakan tidak bagus. Oleh karena itu dia sangat menyayangkan jika muncul kampanye-kampanye hitam kepada siapapun. Apalagi jelang Pemilu 2024 nanti. 

"Tujuan kampanye kan untuk mengenalkan orang, mencari pemimpin terbaik untuk daerah ini. Karena itu pula, diharapkan masyarakat bisa menilai secara bijak, tanpa harus melanggar etika dalam berpolitik,” jelasnya. 

Di akhir pembicaraan, Tualeka menerangkan, Pemilu merupakan salah satu mekanisme penanda negara demokrasi. Oleh karenanya, agar proses dan hasil pemilu benar-benar demokratis, maka harus dilaksanakan secara bermartabat, sesuai dengan nilai, etika, dan aturan hukum.

“Kenapa kita memilih demokrasi, bukan monarki, oligarki, atau yang lain? Karena sistem demokrasi dipandang paling memungkinkan berjalan dan bekerjanya negara sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia. Jadi mari bersaing secara sportiv tanpa menjatuhkan kandidat lain dengan cara-cara yang tidak sportiv," tutup Wakil Ketua KNPI Maluku Tengah ini. (CAL)