Tahapary : Kami Nilai Pemkab Tebang Pilih

NAMROLE,AT- Kabupaten Buru Selatan (Bursel) akan memasuki usia yang ke 15 Tahun pada 21 Juli mendantang. Sayang, ada kecamatan yang sampai saat ini masih tertinggal dalam berbagai progres pembangunan. Sebut saja, Kecamatan Ambalau.

Pemerintah kabupaten pun dinilai tebang pilih dalam membagi 'kue' pembangunan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bursel. Mau bukti? Lihat saja  progres pembangunan ruas  jalan lingkar Ambalau sepanjang  30 kilometer yang belum dituntaskan hingga detik ini.

Harapan masyarakat agar para pemangku kepentingan di Bursel untuk menyelesaikan persoalan itu tak bisa terwujud karena tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk membangun jalan jalan yang akan menghunungkan desa satu dengan desa lain yang ada di Kecamatan Ambalau.

"Jadi ruas jalan lingkar Ambalau hanya  merupakan proyek janji - janji manis pada setiap momen tertentu, tapi hasilnya nol besar dan itu terjadi hingga saat ini," ujar Edwin Tahapary, ketua Persatuan Kaka- Adik Nusalaut Ambalau (Nusamba)  Buru Selatan kepada media ini di Namrole, kemarin. 

Belum tutantasnya  pembangunan ruas jalan lingkar Ambalau, kata Tahapary membuat aktifitas masyarakat yang ada pulau Ambalau hanya bisa  melakukan aktifitas dari satu desa ke desa yang lain dengan menggunakan akses laut dengan longboad (jonson).

"Saat ini, warga sangat sulit untuk menjangkau desa yang satu dengan desa lain karena kondisi cuaca ekstrim dan sudah masuk musim timur dan gelombangnya cukup besar," ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Tahapary,  membuat ekonomi masyarakat tidak berkembang apalagi sudah berada pada musim gelombang seperti sekarang ini.

"Contoh sederhana  saja,  saat nelayan  dari Desa Ulima  dan  Desa Masawoy menangkap ikan, namun hasil tangkapan tersebut sulit untuk dijual ke desa - desa tetangga karena terhalang musim gelombang. Nah, yang menjadi pertanyaan kritis kami adalah selama ini  pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD  yang telah dipercayakan oleh masyarakat dan merupakan representasi sebagai  perwakilan rakyat di gedung yang terhormat itu dimana? Apakah selama ini mereka pura - pura tidak tahu dengan kondisi yang dialami masyarakat  di Kecamatan Ambalau? Tolong selesaikan persoalan ini," keluhnya. 

Seharusnya, menurut dia, pemerintah bersama DPRD harus berupaya agar ruas jalan itu bisa tuntas di bangun di tahun ini maupun tahun mendatang.

"Jangan kita  menunggu ada korban saat  kecelakaan laut akibat gelombang besar baru pemerintah bergerak. Harus diingat bahwa  dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan ini ada juga kecamatan Ambalau,"  tegasnya. 

Selama ini, nilai Tahapary, Pemkab teterkesan  ada tebang pilih dalam progres pembangunan yang terjadi dikabupaten Buru Selatan . Wilayah Kecamatan Ambalau seakan dianak tirikan. 

"Saya berharap agar pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan maupun DPRD  dapat memperhatikan jalan lingkar pulau Ambalau agar akses antardesa tidak terganggu. Kalaupun progres jalan lingkar Pulau Ambalau tersebut tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah lewat APBD, Pemkab bisa berfikir untuk dapat mengalifungsikan progres pembangunan jalan tersebut dari APBD ke APBN sehingga progres pembangunan jalan tersebut dapat langsung ditangani oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah propinsi Maluku. Kami tidak mau melihat lagi begitu susahnya masyarakat di Pulau Ambalau dalam beraktivitas  apalagi pada saat musim gelombang seperti saat ini," harapnya Tahapary menutup pembicaraan. ( ESI)