AMBON,AT-Bawaslu Provinsi Maluku minta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota masing-masing bersama Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya dengan melakukan uji petik terkait KTP ganda.

Alasannya, karena pihak Bawaslu menemukan masih ada warga di Maluku memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda dengan alamat Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Warga yang memiliki identitas ganda, berada di daerah Tanjung Sial Kecamatan Leihitu Maluku Tengah. Dari enam dusun, yakni Lauma, Kaswari, Weilapia, Waeputih, Wayasel dan Tiulesy yang merupakan petuanan dari Negeri Wakasihu, Larike, Asilulu dan Ureng, sebagiannnya memiliki dua identitas ganda berupa KTP maupun Kartu Keluarga Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat.

"Kami minta Dukcapil dan Pemda agar dilakukan uji petik terhadap warga yang memiliki KTP ganda Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat," pinta Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Daim Baco Rahawarin, kepada wartawan, usai melakukan rapat kerja di Komisi I DPRD Maluku, kemarin. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku mengaku, masalah ini bukan hal baru, setiap Pilkada ditemukan adanya problem serupa. Sehingga dampaknya pada partisipasi pemilih yang berkurang. Tujuan dilakukan uji petik untuk memastikan warga tersebut, bisa memberikan hak suaranya Pilkada. 

"Pada pemilu 14 Februari 2024 lalu angka partisipasi tidak sampai 20 orang. Karena itu kami berharap  untuk Pilkada jangan sampai partisipasi masyarakat untuk mencoblos khusus di Tanjung Sial itu rendah," ucap Daim

Bahkan, sebutnya, saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ada warga di daerah itu menolak untuk tidak di coklit.

“Setiap proses politik selalu ada masalah ini. Kita hanya ingin agar warga disana mereka d.apat menyalurkan hak suaranya saat Pilkada. Salah satunya Pemda lakukan uji petik memastikan warga tersebut memilih di Maluku Tengah atau SBB,”sahut Daim.

Bawaslu, katanya, sangat berharap Pilkada serentak 27 November ini tidak lagi seperti pemilihan legislatif february 2024 lalu, angka partisipasi pemilihan di sejumlah TPS tidak mencapai 20 orang.

“Bawaslu berkepentingan hanya mengawasi setiap tahapan. Kemudian untuk masalah ini diminta agar dilakukan uji petik dengan begitu mereka memastikan indentitas warga tersebut Maluku Tengah atau SBB," sebutnya.

Ditanya apakah Pilkada kali ini untuk daerah Tanjung Sial akan disediakan TPS terapung seperti Pilkada sebelumnya bagi warga yang memilih coblos KTP alamat Seram Bagian Barat, Daim berujar, itu tergantung KPU. Namun diharapkan apapun bentuknya, Pilkada serentak harus berjalan aman, lancar dan damai.

"Soal itu kembali KPU karena secara teknis itu tugas mereka," demikian Daim. (Wahab)