AMBON, AT-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, bersama KPU dan Komisi I DPRD Maluku telah mengagendakan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Daerah terkait usulan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Tahun 2024 mendatang.

Rakor itu bertujuan untuk mendapatkan kepastian, terkait penetapan anggaran dana hibah yang usulkan. Karena sejauh ini belum ada kejelasan dari Pemprov Maluku.

"Kami berharap Rapat Koordinasi nanti, harus di gagas oleh Pemda Maluku, dan ketika di rapat ini, sudah sampai pada titik temu yaitu terkait anggaran Pilkada untuk Bawaslu Provinsi Maluku maupun KPU," ujar Pelaksana Harian (Plh) Bawaslu Maluku Dr. Revency Vania Rugebregt kepada wartawan usai pertemuan membahas anggaran Pilkada di Komisi I DPRD Maluku, kemarin.

Dikatakan, anggaran Hibah Pilkada yang di usulkan Bawaslu sebesar Rp 269.990.427.000. Dana ini untuk 
membiayai honor dan kegiatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Namun dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, maka Bawaslu telah melakukan berbagai pengetatan dengan beberapa alternatif kemungkinan.

Untuk skenario pertama katanya, Anggaran Hibah Pilkada sebesar Rp 171.079.525.000 untuk membiayai honor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta kegiatan Bawaslu Provinsi.

Ke dua Anggaran Hibah pilkada sebesar Rp 118.824.915.000 
Hanya membiayai kegiatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Bawaslu pada prinsipnya sudah sudah siap, bahkan sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran di Kabupaten/Kota dan melakukan simulasi terkait cost sharing anggaran. Namun sampai dengan saat ini memang belum ada kepastian," jelasnya.

Kordinator Devisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku ini menjelaskan,
terkait usulan dana hibah Pilkada, beberapa kali sudah dilakukan pertemuan bersama antara DPRD Maluku, Bawaslu, KPU dan eksekutif dan juga Sekda serta tim anggaran. Tapi belum juga ada titik terangnya seperti apa.

"Karena belum ada titik terang, maka kami berharap di Rakor selanjutnya sudah ada jawaban yang pasti dari Pemprov untuk Bawaslu," harap Vania menutup pembicaraan. (WHB)