AMBON,AT-Konflik antar negeri di Maluku hampir terjadi setiap tahun. Motifnya juga berbeda-beda, namun lebih mengacu pada persoalan hak ulayat. Tak jarang saling serang hingga meyebabkan korban jiwa akibat konflik.

Namun jika berbicara mengenai konflik antarnegeri (desa) di Maluku dipicu oleh batas tanah, rasanya terlalu dini dan kurang mendalam jika melihat dari rekam jejak konflik ratusan tahun lalu.

Terkait hal tersebut, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Abidin Wakano, M.Ag, kepada media ini, Selasa (8/4) kemarin mengaku, isu batas wilayah sebagai pemicu konflik antarnegeri di Maluku sejatinya bukanlah hal baru.

Menurutnya, jika diteliti lebih mendalam tentang konflik yang kerap terjadi, poinnya bukan saja karena masalah agraria atau batas tanah, melainkan ada konflik identitas yang menjadi dasar utama munculnya berbagai pertikaian.

"Jadi itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, bukan hal baru. Salah satu akar konflik ini adalah Belanda saat jaman penjajahan melakukan Devide Et Impera. Jadi saat menjajah dulu dia menurunkan negeri-negeri dari kampung lama,"jelasnya.

"Kalau kita dari Waemale itu disebut turun dari "Amana tau Yamani", kalau kelompok Alune itu turun dari "Hena" tujuan menurunkan dari kampung lama itu untuk dia kacaukan kosmologi orang Maluku," sambungnya.

Abidin memaparkan, Belanda membuat aneksasi dengan menurunkan satu negeri (desa) dari kampung lama menuju ke pesisir, dan memecahkan mereka menjadi dua kelompok. Makanya masing-masing mengklaim merekalah yang paling duluan menempati wilayah tersebut.

"Jadi sebenarnya, masalah konflik di Maluku ini bukan saja mengenai konflik agraria saja tapi lebih melekat di dalamnya itu adalah konflik identitas. Jadi masing-masing merasa dia yang utama dan memiliki wewenang atas ketentuan baik itu hak ulayat maupun sebagainya," paparnya.(Nal)