AMBON,AT.—Ruang partisipasi perempuan dan generasi muda dalam demokrasi di Maluku masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait literasi politik, integritas, dan relasi kuasa.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Mangente Kampus bertajuk “Perempuan voor Demokrasi Inklusif: Menguatkan Partisipasi Menuju Pemilu 2029” yang digelar di Politeknik Negeri Ambon, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari forum Mangente Kampus yang telah berjalan rutin setiap bulan sebagai ruang literasi dan edukasi politik, hasil kolaborasi Bawaslu Provinsi Maluku dan Alumni Perempuan Cipayung Plus Kota Ambon.

Diskusi menghadirkan Astuti Usman, Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku sebagai keynote speaker, serta Reinaldo CH. Pattisina, Komisioner Bawaslu Kota Ambon, dan Mega Lina, Alumni SKPP Nasional, sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Fauziah A. Ngabalin, alumni Perempuan Cipayung Kota Ambon.

Dalam pengantarnya, Fauziah Ngabalin menyampaikan bahwa isu perempuan dan demokrasi inklusif kerap dibicarakan di ruang formal, namun belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan.

“Kita ingin bicara jujur apa yang sudah berjalan, apa yang masih timpang, dan apa yang bisa kita dorong bersama menuju Pemilu 2029,” ujar Fauziah.

Astuti Usman memberikan konteks mengenai kondisi demokrasi Maluku dan tantangan struktural yang masih membatasi ruang partisipasi publik, khususnya bagi perempuan dan anak muda. Ia menekankan pentingnya kampus sebagai ruang pembelajaran demokrasi dan penguatan nilai pengawasan yang berintegritas.

Diskusi kemudian diawali dengan pertanyaan reflektif kepada narasumber untuk memberi rating kondisi demokrasi Maluku. Reinaldo CH. Pattisina menilai demokrasi Maluku berada peringat 5 secara nasional, dengan alasan masih maraknya praktik politik transaksional dan rendahnya ketertarikan sebagian generasi muda terhadap politik.“Buta yang paling berbahaya adalah buta politik,” ujar Reinaldo, mengutip pemikiran seorang sastrawan Jerman.

Sementara itu, Mega Lina memberi nilai 6 dari 10, dengan catatan bahwa ruang partisipasi sudah mulai terbuka, termasuk bagi perempuan, namun kualitas partisipasi dan literasi politik masih perlu diperkuat.

Diskusi semakin hidup ketika peserta, khususnya mahasiswa, turut menyampaikan pandangan kritis mereka. Isu integritas pemilu, praktik politik uang, hingga peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi sorotan.

Menutup diskusi, Astuti Usman mengingatkan pentingnya integritas dalam kehidupan demokrasi. “Kalau ingin sukses, maka jaga integritas. Demokrasi hanya akan kuat jika dijalankan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab,” tegas Astuti.

Melalui Mangente Kampus yang terus berjalan secara rutin, diharapkan kesadaran politik kritis mahasiswa dan generasi muda Maluku dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada penguatan demokrasi yang inklusif menuju Pemilu 2029. (*)