AMBON, AT.--Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menyelenggarakan dialog lintas jaringan Menuju Pilkada 2024. Acara ini menghadirkan narasumber dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku. 

Dialog yang dilaksanakan di Carita Kafe, Kota Ambon, Sabtu (19/7/2024) itu merupakan bagian dari program Democratic Resilience (Demres) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan demokrasi melalui partisipasi aktif generasi milenial. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk perwakilan dari kelompok disabilitas, kelompok perempuan dan anak serta koalisi Milenial Inklusif Maluku. 

Manager Program  YPPM Maluku, Naam Seknun, dalam sambutannya menyatakan pentingnya peran pemuda dalam menjaga integritas pemilu. "Partisipasi aktif dari generasi muda adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih dan transparan," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Astusi Usman , mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi dan langkah-langkah yang diambil untuk menanggulanginya.

 "Kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama pemuda, dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi," jelas Astuti. 

Ketua KNPI Provinsi Maluku Arman Kalean  menyoroti beberapa isu yang terdengar asing di telinga anak muda Maluku salah satunya mengenai WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang seharusnya menjadi isu yang cukup krusial di bicarakan implementasi oleh kaum muda.

 "Pemuda jangan hanya terjebak pada isu lokal tanpa harus berani ikut terjun dalam isu mengenai WPR, karena di dunia yang serba maju sekarang selain teori kita juga harus berani terjun secara praktik, yah salah satunya juga dengan ikut mengawal dalam persoalan WPR" Ucapnya.

Acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang interaktif. Bahkan persoalan yang muncul dalam diskusi tersebut lebih banyak membahas terkait isu isu yang sangat central yakni terkait perempuan, disabilitas, orang muda dan juga narasi pemimpin daerah Maluku menuju pilkada.

Para peserta, sebagian besar dari kalangan milenial, aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan pandangan mereka mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemilu. Salah satu isu yang menjadi sorotan mengenai kelompok minoritas seperti kesiapan KPU dalam melayani penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Perwakilan Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Maluku, Gilbert Reawaruw berpendapat, masih banyak sekali fasilitas publik terutama KPU yang belum ramah terhadap disabilitas.

Hal lain disoroti Gilbert adalah  isu-isu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun  calon kepala daerah yang memiliki catatan buruk mengenai kasus kekerasan seksual.

Dalam sesi tanya jawab, Astuti selaku Komisioner Bawaslu menekankan agar masyarakat yang menemukan pelanggaran agar segera melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku.

Dialog lintas jaringan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses demokrasi di Kota Ambon menjelang Pilkada.

"Sebagai orang muda jangan hanya duduk diam dan dengar, tapi harus berisi dengan banyak pengetahuan karna kita punya peran strategis untuk isu masing-masing. Semua punya satu frame untuk menciptakan Maluku yang inklusif. Kita masih belum tercerdaskan! Maka mari sama-sama kita terus mengawal dan belajar bersama," tutup Naam. (TAB)