MASOHI, AT. – Buruknya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku (YLBH WKM) mendesak Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengevaluasi sekaligus mencopot Musriadin Labahawa dari jabatan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah.

Desakan tersebut disampaikan Sekretaris YLBH Walang Keadilan Maluku, Rais Mahu, Rabu (11/11/2026). Ia menilai buruknya pelayanan RSUD Masohi tidak semestinya hanya dibebankan kepada direktur rumah sakit, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap fungsi pengawasan Komisi IV DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah di bidang kesehatan.

Menurut Mahu, berbagai persoalan pelayanan rumah sakit sebenarnya telah berulang kali disoroti melalui inspeksi mendadak (sidak) dan rapat dengar pendapat (RDP). Namun, hingga kini persoalan serupa dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan antara lain kekosongan obat-obatan dan alat medis, pelayanan pasien BPJS Kesehatan, buruknya tata kelola internal, hingga minimnya fasilitas penunjang pelayanan medis.

Ironisnya, persoalan tersebut kembali mencuat pada November 2026. Publik dihebohkan dengan berbagai keluhan pelayanan RSUD Masohi, termasuk kabar meninggalnya seorang warga Negeri Sepa saat menjalani penanganan medis di rumah sakit tersebut.

Selain itu, beredar pula keluhan keluarga pasien korban pembacokan yang harus membeli sendiri benang jahit luka dan obat-obatan di apotek luar karena kebutuhan medis tersebut tidak tersedia di rumah sakit. 

Persoalan lain yang turut disoroti adalah kekosongan gas anestesi atau gas bius untuk kebutuhan operasi serta ketersediaan perlengkapan medis dasar.

Bagi Mahu, rentetan persoalan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui sidak maupun RDP, tetapi harus disertai langkah konkret untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.

"Jangan hanya menjadikan Direktur RSUD sebagai pihak yang disalahkan. Komisi IV juga harus bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan. Kalau sidak dan RDP sudah berkali-kali dilakukan, tetapi persoalan yang sama terus berulang, publik patut mempertanyakan sejauh mana pengawasan itu dijalankan," tegasnya.

Ia menilai, sebagai ketua komisi yang membidangi sektor kesehatan, Musriadin Labahawa perlu dievaluasi atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja, khususnya RSUD Masohi.

Desak PKS dan Pimpinan DPRD Bertindak

Lebih lanjut, Mahu menyebut pergantian Ketua Komisi IV dapat ditempuh melalui mekanisme kelembagaan dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD.

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD sebagai dasar pengaturan alat kelengkapan DPRD.

Menurutnya, evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme fraksi dan partai politik, usulan anggota komisi sesuai tata tertib, maupun proses etik melalui Badan Kehormatan DPRD apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik.

Atas dasar itu, YLBH WKM meminta pimpinan PKS Maluku Tengah mengevaluasi penugasan Musriadin Labahawa sebagai Ketua Komisi IV. Ketua DPRD Maluku Tengah juga didesak memfasilitasi evaluasi terhadap kinerja alat kelengkapan dewan tersebut.

Mahu menegaskan, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh terus dibiarkan menjadi masalah berulang yang harus ditanggung masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Rumah sakit daerah bukan tempat masyarakat mempertaruhkan keselamatan karena kekurangan obat, alat medis, atau lambannya pelayanan. Hak masyarakat atas kesehatan harus menjadi prioritas. Pengawasan DPRD harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar kunjungan dan rapat yang berulang," tutup Mahu. (AJ).