AMBON,AT-Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk melakukan pengaspalan didalam Terminal A1 dan A2 Mardika dalam waktu dekat nanti sepertinya akan menuai pro-kontra dengan pedagang.

Pemkot sendiri, lewat Dinas Perhubungan akan melakukan pengaspalan di dalam dua terminal tersebut. Hanya saja didalam terminal terdapat ratusan lapak pedagang.

Untuk memulai pekerjaan, ratusan lapak itu mesti dibongkar karena sebelum pengaspalan harus dilakukan pembersihan drainase.

Rencana pemerintah ini pun telah mendapat respon keras dari Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA), Alham Valeo. Ia menilai jika tetap dilakukan pembongkaran berarti Pemkot abaikan nasib pedagang.

“Harapan saya kalau ada perencanaan seperti itu, mestinya pemerinta menyiapkan dulu tempat relokasi yang layak dan representatif bagi pedagang. Nah kalau sudah baru lakukan pengaspalan,” katanya.

Menurutnya, untuk kondisi sekarang sangat kurang tepat jika tiba-tiba dilakukan pengaspalan tanpa terlebih dahulu ada solusi. Lagipula, lanjutnya, segala persoalan Mardika masih di dalam tahap pembahasan Pansus DPRD Maluku (terkait pengelolaan Mardika).

Mengenai penolakan tersebut, Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, akhirnya buka suara. Orang nomor satu di kota ini menegaskan, pembongkaran lapak-lapak pedagang di dalam terminal tetap dilakukan.

“Tidak ada cerita, tetap dibongkar seluruh lapak di dalam terminal dan proses pengaspalan harus jalan,” tegas Bodewin kepada media ini di Ambon, kemarin.

Dikatakan, sejak awal dirinya telah menyampaikan bahwa akan dilakukan pengaspalan di dalam Terminal A1 dan A2. Olehnya itu ia melarang pembangunan lapak di dalam terminal.

“Kan saya sudah bilang dari awal seperti itu (ada pengaspalan nanti), dan sudah saya pasang tanda larangan. Konsekuensi dari membangun lapak di terminal, yah harus dibongkar. Masa mau kita lakukan pengaspalan di atas lapak,” tegasnya lagi. 

Bodewin melanjutkan, jika penolakan tersebut didasari dengan menunggu pembahasan Pansus mengenai pengelolaan Mardika, maka itu keliru.

“Ini juga kan untuk terminal jadi bagus. Kalau menurut mereka tunggu pansus selesai, saya mau katakan urusannya apa, pengelolaan terminal itu urusan Pemkot, titik. Sebab kita tidak bicara depan terminal, kita bicara ini di dalam terminal,” ungkapnya.

Menyoal terhadap dimana para pedagang itu akan direlokasi apabila Pemkot melakukan pembongkaran?  Bodewin berujar, kalau soal itu (tempat relokasi)  saya tidak mau tahu.

“Untuk relokasi, yah siapa suruh mau bangun lapak di dalam terminal. Jadi tetap kita bongkar, dan tetap pengaspalan jalan. Tidak ada cerita lagi,” tegasnya lagi.

Bodewin menambahkan, kebijakan saya dari awal tidak mengizinkan pembangunan lapak di dalam terminal, tapi masih ada saja pedagang yang bandel.

"Ya karena tidak mengindahkan larangan, maka konsekuensi harus ditanggung. Jadi, kalau kita mau aspal yah harus lapak-lapak itu harus dibongkar,” demikian Bodewin. (Nal)