NAMROLE,AE.- Pemerintah resmi telah mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer. Peniadaan tenaga honorer ini dinilai bisa menyebabkan turbulensi di pemerintahan.

Keputusan penghapusan tenaga honorer 
dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang.

Wakil Bupati Buru Selatan Gerson, Elieser Selsily mengatakan, rencana pemerintah pusat  lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ( Kemenn- RB) menghapusbtenaga honore atau pegawai tidak tetap (PTT)   di semua jenjang pemerintahan baik kabupaten/ kota maupun provinsi akan menimbulkan turbulensi pada pemerintahan.  Kondisi ini akan terasa sekali terutama untuk kabupaten dab kota yang baru dibentuk dan memiliki jumlah pegawai atau Aparatur Sipil Negara ( ASN) terbatas.

Sementara keberadaaan PTT terutama di daerah atau kabupaten/ kota yang baru berusia seumur jagung,  merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk Buru Selatan.

 " Kita di Bursel ini kan merupakan kabupaten baru yang usianya baru belasan tahun. Kebutuhan ASN sampai sekarang belum tercukupi. Jika rencana pemerintah menghapus PTT maka ini akan mengakibatkan terjadinya turbulensi di pemerintah termasuk di Buru Selatan," tegas Selsily dalam pertemuan bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di aula lantai II kantor Bupati Buru Selatan, Selasa ( 7/6).

Sesily meminta Komisi I DPRD Maluku bisa melihat persoalan ini dengan mengumpukan semua pejabat dari 11 kabupaten/kota di Maluku agar bisa menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat lewat Kemenpan-RB.

 " Saya minta kepada komisi I DPRD Maluku untuk bisa melihat hal ini. Kumpulkan kita semua pejabat yang ada di 11 kabupaten/kota. Kita temui Kemenapn-RB untuk melihat persoalan in," pintanya.

Politisi partai Demokrat ini menegaskan, penerimaan pegawai baik ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K) yang dilakukan beberapa waktu lalu, kuota untuk Provinsi Maluku termasuk Buru Selatan sangat sedikit. Sementara kebutuhan pegawai sangat banyak. "Ini persoalan yang kita hadapi," tegasnya.

Belum lagi saat seleksi dilakukan peserta dari Maluku kalah saing dengan peserta dari luar Maluku. Ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. 

" Kalau kita bisa temui Kemenapn- RB maka kita bisa minta agar nilai passing grate bisa diturunkan terutama untuk Maluku," usulnya.

Dikatakannya penghapusan tenaga PTT akan sangat terasa untuk bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis lainnya. 

"Di Buru Selatan ini sebagian besar tenaga kesehatan yang mengabdi di tingkat Puskemas maupun Pustu adalah PTT termasuk  tenaga dokter.  Bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa berjalan jika rencana penghausan PTT diberlakukan pemerintah pusat Oktober 2023 mendatang ," keluhnya.

Abggota Komisi I  DPRD Provinsi Maluku, Miscle  Tasane  mengatakan, untuk tenaga P3K saat penyampaian aspirasi yang dialkukan DPRD Maluku ke Pempus  sebanyak 4000 orang.  Tapi yang terakomodir hanya 2000 orang.  

Kedepan lanjut politisi partai Golkar ini, kualitas lulusan atau SDM dari Maluku termasuk di Bursel harus ditingkatkan.

 " Kita tidak boleh kalah dengan daerah- daerah lain di Indonesia untuk seleksi CPNS maupun P3K. Olehnya itu SDM kita di Maluku termasuk Bursel harus ditingkatkan," pungkasnya. (ESI)