AMBON, AT-Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty menolak dan meminta pemerintah meninjau ulang rencana impor beras sejumlah 500 ribu ton. Menurut Saadiah, impor beras hanya akan merugikan petani karena masa panen raya sudah dekat.

“Berhenti grasah-grusuh untuk membuka kran impor beras. Jangan mengambil langkah sepihak tanpa menimbang banyak aspek,"kata Saadiah Uluputty di Jakarta, kemarin.

Anggota Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku ini dengan tegas menolak keinginan pemerintah untuk mengimpor beras saat memasuki panen raya.

“Impor beras mesti ditolak tegas. Panen raya akan memasuki bulan Maret April hingga Mei 2023. Rencana impor saat panen raya mencekik leher petani. Cukup ironi," lanjut Saadiah.

Data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras nasional sedang surplus 1,7 juta ton. Tahun ini ada survei cadangan beras yang juga dilakukan BPS, stok beras di akhir Juni 9,71 juta ton. 

Saadiah memaparkan, mengacu data Kerangka Sampling Area (KSA) BPS mencatat produksi beras Januari-April 2023 sebesar 13,79 juta ton, naik 0,56 persen dibanding periode yang sama 2022. Produksi beras pada Mei sampai Desember 2023 pun diperkirakan cukup tinggi dengan mengacu tren produksi beras di tahun-tahun sebelumnya, misalnya 2022.  

Pada Mei 2022, produksi beras sebesar 2,38 juta ton, Juni 2,51 juta ton, Juli 2,71 juta ton, Agustus 2,35 juta ton, September 2,50 juta ton, Oktober 2,38 juta ton, November 1,88 juta ton dan Desember 1,11 juta ton. 

“Panen raya tahun 2023 hingga April menghasilkan produksi gabah atau beras yang tinggi sehingga Indonesia akan mengalami surplus. Maka tidak ada alasan impor dilakukan”, sebutnya lagi.

Saadiah menyebut jika ada upaya untuk melakukan analisis data untuk menggiring opini bahwa terjadi defisit beras.

“Tujuan penggiringan data defisit ini maksudnya jelas, biar niat pemerintah untuk impor semakin kencang”, sesalnya.

Saadiah meminta pemerintah berdiri bersama petani beras. Tidak membua perkiraan dan asumsi – asumsi kondisi akhir 2023 yang mendorong impor. Itu melukai para petani.

"Berdirilah bersama petani. Petani kita sedang bekerja berdarah – darah untuk mendukung produksi beras di negara ini. Membuat opini import hanya akan melukai petani kita. Hentikan wacana import tersebut,” tegas mantan anggota DPRD Provinsi Maluku dua periode ini.

Diketahui, pemerintah berencana kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton setelah menyelesaikan importasi beras dalam jumlah sama pada Februari lalu. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah belum menetapkan kapan impor itu akan dieksekusi.

Zulkifli dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (15/3/2023) mengatakan, rencana impor itu sudah diputuskan dalam rapat yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Dipimpin oleh Bapak Presiden, sudah diputuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi sebanyak 500 ribu ton karena stok Bulog biasanya 1,2 juta ton sekarang tinggal 300 ribuan ton,” kata Zulkifli.

Ia menegaskan, pemerintah belum menetapkan waktu pemasukan impor beras karena saat ini para petani di Indonesia sedang memasuki masa panen raya. Produksi akan melimpah dan biasanya berdampak pada kejatuhan harga di petani. (***/TAB)