MASOHI, AT-Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil  Daerah Golongan II dan III yang berlangsung di Aula Utama Sekolah Tinggi Keperawatan Masohi, ditutup oleh Muhamata Marasabessy, kemarin.

Terdapat 106 CPNS yang terdiri dari golongan II berjumlah 53 orang, sedang CPNS golongan III 53 orang.

Marasabessy dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Maluku Tengah, Silviana Matemmu mengatakan bahwa, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil , maka  dituntut untuk mampu menjadi motor kemajuan Indonesia yang mampu bekerja dengan cepat, responsif, efisien.

"Harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berani melakukan inovasi, mengikuti dinamika politik dan ekonomi, mendengar keinginan masyarakat dengan selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain maupun golongan, " ucapnya. 

Bukan hanya itu, kata dia, seorang PNS juga harus mampu memahami kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI.

"PNS harus mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta menunjukan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas," katanya.

Selain itu, kata Marasabessy,  sebagai abdi negara harus benar-benar menjiwai dan mencintai tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil nantinya. 

"Harus memiliki kesadaran dan komitmen moral yang menjunjung tinggi integritas yang harus di internalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas keseharian sebagai seorang PNS. Semoga ilmu yang didapatkan melalui pelatihan dasar CPNS ini dapat diterapkan pada bidang tugas masing-masing dengan baik serta semakin memperkuat komitmen saudara-saudari untuk siap menjadi abdi masyarakat dan abdi negara yang profesional dalam melayani masyarakat," harapnya. 

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maluku Tengah, Sah Alim Latuconsina, menyebutkan, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan aset utama organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan atau manajemen SDM aparaturnya.

"SDM Aparatur merupakan hal yang mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam mendukung pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik," jelasnya. 

Latuconsina mengungkapkan kepercayaan dan amanah yang diberikan semakin memberikan hal yang positif dalam upaya kita bersama membangun kompetensi Aparatur Sipil Negara yang professional.

"Semoga bisa menjadi abdi negara yang profesional dan bertanggung jawab dalam mengembang tugasnya, " pungkasnya. (DW)