AMBON,AT-DPRD Provinsi Maluku diminta untuk segera bentuk tim panitia khusus (Pansus) guna pertanyakan dan mengusut anggaran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku sebesar 16 miliar yang diduga peruntukannya tidak jelas.

Penegasan tersebut, disampaikan Ketua Satria Kita Pancasila (SKP) Provinsi Maluku, Moh. Tahir Tomagola yang menginginkan adanya transparansi terhadap penggunaan dana hibah belasan miliar rupiah itu.

Dikatakan, dana tersebut berasal dari APBD Pemprov Maluku tahun 2021 dihibahkan ke KONI yang dimipin Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku saat itu, diduga dana tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan prestasi yang baik bagi olahraga Maluku.

Salah satunya, perestasi Maluku di Pentas Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung di Aceh-Medan, Maluku hanya mampu meraih dua medali emas. 

"Untuk itu SKP minta kepada DPRD Maluku sebagai lembaga legislatif segara bentuk Pansus dan pertanyakan pengelolaan anggaran yang begitu besar, tetapi hasilnya sangat mengecewakan publik Maluku, khususnya di bidang olahraga, sehingga patut dipertanyakan peruntukan dana tersebut kemana saja," kata Tomagola, Kamis (12/12) .

Dikatakan, prestasi KONI Maluku akhir-akhir ini sangat anjlok. Semua olahraga redup. Murad sebagai ketua KONI sangat diragukan kinerjanya.

"Kami kira dana tersebut perlu ditelusuri oleh Pansus DPRD, dengan mengevaluasi kinerja pengurus KONI Maluku yang gagal mengantar kesuksesan Maluku di pentas olahraga nasional," tandasnya.

Selain DPRD, orang nomor satu di SKP Maluku ini juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku untuk segera melakukan Audit terhadap dana tersebut di tubuh KONI agar penggunaannya diketahui publik.

"Audit dari BPK sangat penting agar masyarakat Maluku tahu kinerja KONI apa saja dengan dana 16 miliar itu. Sementara prestasi olahraga Maluku di bawa standar nasional karena sangat buruk," tutup Tomagola. (Wahab)