PIRU,AT.--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat meninjau lahan sengketa antara PT. Spice Island Maluku (SIM) dengan warga di Dusun Pelita Jaya, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat. Temuan di lapangan menunjukkan, perusahaan budidaya pisang abaka itu melakukan penggusuran lahan di luar area yang disewakan.

Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT.Spice Island Maluku, Senin (28/7).

Seperti dilansir dari Harian Ambon Ekspres, Abdul Rauf Latulumamina, Wakil Ketua DPRD SBB mengatakan, peninjauan lahan bersama ahli waris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Piru itu untuk melihat titik koordinat lahan milik ahli waris Oselsky  seluas 100 hektar yang disewakan kepada PT. SIM namun masih disengketakan.

Dari hasil peninjauan, lahan seluas 100 meter persegi berdasar pengakuan Oselsky yang turut hadir ke lokasi bersama BPN perwakilan Piru, mengaku terdapat empat titik koordinat pada lahan dimaksud. Namun, ada sebagian lahan yang digusur perusahaan tidak termasuk dalam area 100 hektar tersebut.

"Pengakuan ahli waris tadi, dari 4 titik koordinat lahan 100 hektar miliknya memang disewakan kepada perusahaan. Namun, ada sebagian lahan yang sudah digusur perusahaan tidak termasuk lahan yang disewakan tersebut,"ujar Rauf kepada Ambon Ekspres, mengutip pengakuan Oselsky.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu belum memastikan luas lahan yang digarap PT SIM di luar area yang disewakan di Pelita Jaya, Desa Kawa termasuk pemilik lahan tersebut. BPN Perwakilan Piru akan mengukur dan memastikan batas pasti dari 100 hektar lahan milik ahli waris dengan lahan orang lain.

"Terkait berapa meter yang sudah digarap pihak perusahaan, nanti kita tunggu hasil pengukuran pasti dari pihak BPN Piru." cetusnya.

Sementara Humas PT.SIM Denny Wanda Saputra, yang dikonfirmasi Ambon Ekspres terkait perihal dimaksud, serta menindaklanjut soal pemberhentian sejumlah karyawan tidak merespons.

Seperti diketahui, PT. SIM menyewa lahan warga di Desa Kawa kurang lebih  1.038 hektar. Sebagian lahan digusur untuk menamam pisang abaka. 

Namun, sejumlah hektar lahan di Dusun Pelita Jaya masih disengketakan. Bupati SBB Asri Arman telah mengeluarkan surat perintah kepada PT SIM untuk menghentikan sementara pembukaan lahan di atas lahan yang disengketakan hingga ada putusan akhir dari pengadilan.

*Tidak Ada PHK*

Sebelumnya PT. Spice Island Maluku (SIM) telah memberikan klarifikasi terkait polemik isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan sebagaimana informasi yang beredar luas di kalangan masyarakat.

Klarifikasi disampaikan perwakilan PT.SIM Eko Anshari saat RDP bersama DPRD SBB, kepala desa, tokoh adat serta pihak terkait di gedung kantor DPRD sementara di Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat (SBB), Senin (28/7).

"Tidak ada PHK masal sebagaimana yang diisukan. Pemberhentian hanya berlaku untuk karyawan yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang pada 1 Juli 2024 dan 22 Januari 2025 adalah mereka yang masa kontraknya telah berakhir,"papar Eko Anshari.

Selain itu pihak perusahaan telah melakukan pembayaran kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir dan siap diterima kembali jika dibutuhkan untuk mereka yang masih mau bekerja kembali. 

"Dengan adanya klarifikasi resmi dari PT. SIM dalam RDP ini, diharapkan isu PHK massal dapat terbantahkan sepenuhnya agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat" harapnya

Sementara terkait surat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) pada 14 Juli 2025 lalu, paknya telah mengikuti sesuai arahan Bupati untuk tidak melakukan aktivitas di lahan bermasalah terkhusus di area Izin Usaha Perkebunan (IUP) Desa Kawa.

"Kami sepenuhnya mengikuti arahan Bupati dan sudah ditindaklanjuti lewat instruksi direktur utama PT.SIM terkhusus du area bermasalah hingga penyelesaian sengketa lahan selesai" pungkasnya. (Yudi)