AMBON,AT-Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi, khususnya bidang ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi, membuat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Ambon, Koordinator Wilayah Maluku, bersama Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) melaksanakan sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS), kepada seluruh dosen ekonomi dan akuntansi yang berada di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan sejumlah wilayah di Indonesia timur.

Anggota dewan eksekutif LAMEMBA, Prof. Christantius Dwiatmadja mengatakan, pihaknya memiliki tanggungjawab moral dalam upaya meningkatkan SDM bagi tenaga pendidik khususnya bidang ekonomi dan akuntansi yang berada diseluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk wilayah Provinsi Maluku.

"Ini (Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi-red), merupakan salah satu program yang dimiliki oleh kami (LAMEMBA), yang dilakukan 8 Kota di Indonesia Timur, dimana kami sudah ke Jayapura, Makassar, dan hari ini (akhir pekan kemarin-red), kami melengkapi pergi ke Ambon," kata dia, kepada wartawan seusai sosialisasi tersebut, di kawasan Kopertis, Ambon, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, sosialisasi tersebut sebagai guna menjelaskan bahwa ada kebijakan baru yang di buat oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, terkait munculnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

"Oleh karena itu kami memiliki kewajiban untuk sampaikan kepada seluruh stakeholder khususnya para dosen ekonomi yang terkait, bahwa  tidak hanya instrumen tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil atas konsekuensi dari Permendikbud Ristekdikti 53 ini, sehingga harus dilaksanakan sebagai mana mestinya,"jelasnya.

Dikatakan, pihaknya akan mengambil kebijakan sesuai dengan Permendikbudristekdikti nomor 53. Sebab Permendikbudristek ini mengatur beberapa hal, di antaranya, tugas akhir mahasiswa yang lebih fleksibel dan relevan dengan bidang studi. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel. 

"Kemudian sumber pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. Sumber pembelajaran terbuka yang dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.  Selanjutnya standar pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan. Kemudian Perguruan tinggi harus memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Nah kebijakan LAMEMBA tentu harus menyesuaikan dengan Permendikbudristek ini, dimana kebijakan lama akan segera berakhir dan ada kebijakan atau instrumen baru yang sudah barang tentu memiliki konsekwensi,"paparnya.

Diakui, kebijakan atau instrumen yang lama akan berakhir 31 Desember 2024, dan 1 Januari 2025 akan melakukan sosialisasi instrumen yang baru,

"Dan itu (kebijakan atau instrumen baru-red) dijalankan pada 18 Agustus 2025, maka kami melakukan sosialisasi instrumen yang baru, karena ada beberapa perbedaan dari instrumen yang baru, demikian ini menjadi starting poin yang bagus, untuk program studi dalam kawasan dalam hal ini Ambon,"terangnya.

Dirinya berharap, para dosen yang terlibat dalam sosialisasi tersebut, mereka akan lebih sadar dan lebih bisa memahami bagaimana menjalankan  sebuah instrumen dan kebijakan baru.

"Tujuan adalah untuk peningkatan kualitas program studi mereka yang pada akhirnya, program studi yang bagus, akan menghasilkan lulusan yang bagus, luarannya jauh akan lebih bagus, dan tentu akan dipercaya oleh dunia industri,"tandasnya.

Sementara itu, Maryam Sangadji, Ketua Cabang Ambon, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Koordinator Wilayah Maluku mengatakan, kegiatan tersebut menghadirkan para dosen ekonomi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku, maupun beberapa provinsi lain di Indonesia timur.

"Kegiatan ini berlangsung secara offline maupun online. Kita tidak hanya melibatkan dari Maluku tetapi juga dari Maluku Utara, ada juga dari Kendari. Kemudian dari pulau-pulau, Maluku Tenggara, Tual, MBD, memakai online. Untuk jumlah peserta didalam sini 100 peserta. Khusus ekonomi, didalamnya ada ekonomi pembangunan, menajemen, bisnis  dan akuntansi,"kata dia.

Menurutnya, sasaran kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas dari seluruh program studi ekonomi dan akuntansi yang ada diseluruh perguruan tinggi.

"Maluku ini tingkat akreditasi itu masih dalam tataran baik, sehingga dengan adanya perubahan regulasi yang baru maka harus lebih baik, artinya regulasi ini membutuhkan administrasi yang cukup tinggi lagi. Jadi sosialisasi ini ini memperbaiki kualitas akreditasi kita, nah, tentunya akreditasi ini akan memberikan informasi kepada seluruh konsumen atau Perguruan tinggi tentang daya saing dari Perguruan tinggi itu sendiri, kalau semakin bagus maka daya saing bagus,"bebernya.

Sangadji mengaku, program studi ekonomi yang ada di Maluku ini semua telah terakreditasi, cuman dalam perjalanan akreditasi itu, baik dan baik sekali, unggul.

"Peraturan yang baru inikan cuman tingkatan terakreditasi tidak terakreditasi, unggul. Kalau peraturan lama itu, terakreditasi baik, terakreditasi sangat baik, kemudian unggul. Ini semua Perguruan tinggi berlomba yang ada embanya itu, untuk mengetahui lebih lanjut supaya daya saing mereka yang diprodi itu. Kalau program studi itu tidak berkualitas tentunya akan ditutup,"pungkasnya. (Ars)