AMBON, AT-Jabatan sejumlah kepala daerah bupati dan wali kota di Maluku akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Pergantian penjabat karteker kepala daerah pun dilakukan dengan masa jabatan hingga 2024.

Kepala daerah di Maluku yang  mengakhiri masa jabatan tahun 2022 adalah Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Kota Tual, Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mereka yang mengakhiri masa jabatan mulai melirik siapa yang dianggap tepat dari kalangan ASN sebagai calon karteker. Meski mekanisme pengangkatannya melalui usulan gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun upaya lobi-lobi sudah pasti dilakukan setiap parpol.

Untuk Kota Ambon, ada tiga nama yang sudah mengemuka ke publik sebagai calon karteker wali kota. Pertama ada nama Boedewin Wattimena (Sekretaris Dewan DPRD Maluku), Asisten I Setda Maluku Semy Huwae dan Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase.

Profesional 

 Menanggapi itu, pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Said Lestaluhu menilai, keputusan dan penetapan karteker sangat strategis karena masa jabatannya hampir setengah periode, atau selama dua tahun.

Jabatan karteker sangat berkaitan dengan hajatan politik pemilihan kepala daerah pemilihan legislatif dan presiden tahun 2024. Itu berarti kepala daerah, baik bupati atau wali kota  akan berusaha agar posisi karteker diduduki orang orang yang punya irisan kuat dengan parpol yang mereka naungi.

Sebab dengan kekuasaan karteker bisa bekerja penuh memenangkan partai tersebut. "Saya kira wajar saja, dalam penempatan karteker, masing-masing parpol akan melakukan lobi-lobi untuk kepentingan 2024. Siapapun kepala daerahnya pasti punya kepentingan kuat dalam pengusulan dan penetapan karteker kepala daerah tingkat kabupaten/kota," kata Said kepada Ambon Ekspres, Rabu (23/2).

Apalagi, kata dia, saat ini kontestasi politik di Maluku hanya dua parpol yang begitu dominan yakni PDIP dan Golkar. Kedua Partai ini sudah pasti punya kepentingan untuk memilih orang orang sebagai karateker dan bisa ada di barisan parpol tersebut.

"Hanya saja pertanyaannya siapa yang punya chanel di Kemendagri, itu yang punya peluang. Dan publik sudah tau soal di Kemendagri peran partai mana yang kansnya lebih besar dan bisa di dengar Mendagri," sahutnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini menegaskan, sangat berharap Mendagri dapat melakukan pengawasan secara efektif. Karena sesuai aturan kehadiran karteker untuk melihat kepentingan daerah dan masyarakat bukan kepentingan partai politik. Ini yang harus digaris bawahi agar karateker tidak bisa menyalahgunakan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya.

"Pengawasan dari Mendagri harus dilakukan secara maksimal. Karateker yang merupakan ASN untuk harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepentingan partai Politik. Begitu juga LSM dan lainnya, termasuk media massa untuk mengontrol setiap kebijakan karateker ke depan," katanya.

Pengamat Politik Universitas Darussalam Ambon M. Tahir Karapesina menilai, pada prinsipnya masyarakat harus lebih berfikir normatif, bahwa ketika masa jabatan bupati atau wali kota maupun gubernur selesai maka kembali dengan pengangkatan karteker.

Usulan pengangkatan karteker bupati, wali kota oleh gubernur ke Mendagri, tentu semua partai mempunyai kesempatan untuk bermanuver perjuangkan orang-orangnya. Ditegaskan, karteker yang diangkat dari ASN harus benar-benar profesional. Kredibilitas dan integritas dalam menjalankan tugas demi kepentingan daerah dan masyarakat selama dua tahun masa kepemimpinannya.

"Kemudian dapat mengawal pilkada dengan baik aman, tanpa ada intervensi untuk kepentingan partai manapun. Menjaga roda pemerintahan, mengelola anggaran baik APBD maupun APBN dengan baik demi kemajuan daerah," sebutnya.     

Salah satu pengurus DPD PDIP Maluku yang enggan namanya disebutkan mengaku bahwa, penetapan karteker bagian dari mengisi kekosongan kepala daerah yang selesai masa jabatan. Hanya saja, dibalik itu, tentu ada kepentingan lainnya untuk mengamankan kepentingan politik pada setiap perhelatan Pemilu. Bahkan kepentingan seperti ini tidak lagi menjadi rahasia umum.

"Peran karteker sudah jelas kita tau bersama untuk melanjutkan kekosongan kepala daerah karena selesai masa jabatan. Tapi terkadang hadirnya mereka dengan kepentingan politik tertentu," singkat dia.(WHB)