MASOHI, AT. – Puluhan tahun terisolasi, masyarakat Kepulauan Teon, Nila, dan Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, buat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam surat tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Besar Mori Tari Soli Lakta TNS menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang telah mereka hadapi sejak puluhan tahun lalu, khususnya terkait keterbatasan akses dan minimnya pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Koordinator Mori Tari Soli Lakta TNS, Elvis Kolelsy, mengungkapkan bahwa sejak tahun 1978, wilayah TNS mengalami keterisolasian yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

"Tidak adanya fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, dan pos keamanan, serta minimnya infrastruktur, membuat masyarakat kesulitan bertahan hidup. Bahkan ada warga yang meninggal dunia akibat keterbatasan tersebut," ungkapnya.

Melalui surat tersebut, masyarakat TNS secara tegas meminta pemerintah pusat mencabut status 'tertutup' yang selama ini melekat pada wilayah mereka. 

Sehingga, akses pembangunan dapat kembali dibuka, termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga keamanan.

Masyarakat juga mendorong adanya relokasi warga, khususnya nelayan dan petani yang saat ini mengalami kepadatan penduduk dan keterbatasan lapangan kerja di wilayah Waipia, agar dapat kembali ke tanah leluhur mereka di Kepulauan TNS.

"Ini bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi tentang hak masyarakat untuk kembali dan hidup di tanah adat mereka," tegas Elvis.

Masyarakat juga menyoroti kebijakan yang membatasi aktivitas hanya pada pengelolaan hasil bumi selama enam bulan tanpa izin menetap. Kebijakan ini dinilai tidak efektif, mengingat jarak tempuh dari Waipia ke TNS bisa mencapai dua hari perjalanan.

Tak hanya itu, mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas jika terdapat program atau proyek yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara, termasuk dugaan praktik korupsi. Masyarakat juga mendesak peninjauan ulang program konservasi pantai dan laut yang dinilai memicu konflik horizontal akibat persoalan lahan.

Surat tersebut ditutup dengan harapan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat TNS yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

"Kami berharap pemerintah dapat mendengar dan menindaklanjuti aspirasi ini, agar masyarakat TNS dapat hidup layak dan sejahtera di tanah leluhur mereka," pungkas Elvis. (Jen).