AMBON, AT.--Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta mengevakuasi Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andi Chandra. Ini karena Chandra dinilai tidak mengakomodasi kepentingan dan kehidupan beragama di daerah itu. 

Chandra, misalnya telah gagal paham soal Pesparani atau Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik. Selain itu kepentingan kehidupan beragama dari tokoh-tokoh agama seperti MUI SBB juga dilaporkan sengaja dikesampingkan olehnya.

Karena gagal paham soal Pesparani, Kabupaten SBB terancam tidak ikut dalam hajatan Pesparani IV Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tual,  24-30 September 2022 mendatang 

"Kami kecewa dengan penjabat Bupati SBB yang terkesan tidak paham soal Pesparani dan LPK3 Kabupaten SBB. Karena itu, ketika berkoordinasi soal Pesparani, pejabat selalu mempersulit kami. Padahal, waktu sudah sangat mepet," kecam Ketua LPK3 Kabupaten SBB, Kwartus Resok kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia menyebut, secara periodik pemda telah mengalokasikan dana pada bidang kegiatan keagamaan seperti MTQ, Pesparawi dan Pesparani. Dan untuk Pesparani tingkat provinsi, telah dialokasikan dana lewat APBD kabupaten sekitar Rp200 juta.

"Tapi ketika kita berkoordinasi, kami diminta syarat macam-macam, bahkan mempertanyakan apa itu Pesparani. Malahan SK LPK3 Kabupaten SBB yang ditandatangani mantan Bupati sebelumnya (Acim Payapo), tidak diakuinya. Ini berbahaya bagi seorang pejabat pemerintahan, " kecamnya.

Bahkan, katanya, yang bersangkutan tidak paham soal LPK3. Padahal lembaga ini secara nasional di-SK-kan oleh Menteri Agama RI.

"Pernah kami tunggu dia dari jam 8 pagi sampai 19 malam, tidak menerima kami, ketua dan sekretaris LPK3 bersama Pastor Paroki. Akhirnya kami mengemis dan menemuinya di depan pintu saat dia hendak keluar. Tapi jawabannya, dia tidak paham tentang Pesparani," kisahnya sambil mengutip jawaban Chandra.

Pernah kata Resok, mereka berkoordinasi soal dana Pesparani, namun Chandra justru mengingatkan kalau dana itu bisa saja dialihkan untuk kegiatan lain, karena itu merupakan kewenangannya. 

Dengan tindak tanduk Andi Chandra seperti ini, mereka menyatakan kecewa dengan sosok yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten.

Karena itu dia mendesak agar Gubernur Maluku mengevaluasi kinerja Andi Chandra. "Kami sangat kecewa dengan pejabat model ini. Bukan mensejahterakan masyarakat, tapi menyusahkan rakyat," tutupnya.

Informasi lain yang diterima media ini, satu saat Chandra ingin menarik semua mobil dinas yang diserahkan ke tokoh-tokoh agama dengan alasan adanya temuan BPK sehingga SBB dinyatakan disclaimer.

Namun ketika Ketua MUI SBB yang datang antri hendak berkoordinasi dengannya, Chandra malah tidak bersedia menerimanya. "Jadi dia itu cukup meresahkan di SBB," sebut sumber media ini.

Sayangnya, Andi Chandra yang hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Kabag Humas Pemkab SBB yang ditemui mengaku hal-hal yang hendak dikonfirmasi ditampung dan akan disampaikan lewat Sekda. "Mungkin besok, setelah Sekda ketemu Bupati baru bisa kami sampaikan hasil konfirmasinya," terang Kabag Humas.

Sumber-sumber lain media ini juga menyebut, perilaku Chandra yang diluar kewajaran kehidupan bernegara di negara Pancasila ini, Uskup Amboina, Ketua MUI Maluku dan Ketua Sinode GPM dijadwalkan akan bertemu Gubernur Maluku untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat SBB. (TIM)