AMBON, AT, – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Maluku menyampaikan apresiasi kepada kinerja Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, atas sikap tegas dalam memperjuangkan pengelolaan sumber daya kelautan Maluku di tingkat nasional.

Apresiasi itu disampaikan seteleh Gubernur Hendrik Lewerissa menyatakan kekecewaannya secara lantang terhadap praktik transshipment dan ketimpangan kebijakan maritim nasional dalam forum resmi di Jakarta pada 3 Juli 2025 lalu.

Dengan tegas ia menyampaikan, “Kami sakit hati, Pak!”. Hal sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat Maluku yang selama ini merasakan ketidakadilan pengelolaan kekayaan lautnya sendiri.

"Pak Gubernur telah membuktikan komitmennya. Apa yang beliau sampaikan di Jakarta adalah suara rakyat Maluku yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Ini selaras dengan perjuangan kami saat aksi di Ambon beberapa waktu lalu," ujar Ketua PW KAMMI Maluku, Amin Fidmatan, Sabtu (19/7/2025).

Menurutnya, sikap Gubernur merupakan bentuk reaslilasi janji dari ketika menerima masa aski KAMMI Maluku bersama sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) pada 26 Juni 2025 lalu.

"Ini merupakan bentuk sikap janji nyata soeorang pimpinan untuk mengangkat isu dan memperjuangakan keadilan maritim serta penghapusan praktik transshipment ilegal di perairan Maluku dari ancaman," katanya.

Begitu juga dengan Wakil Gubernur Abullah Vanath, yang secara berani menyuarakan ketimpangan kebijakan fiskal dan pengelolaan laut dalam Focus Group Discussion (FGD) DPD RI di Jakarta pada 11 Juli 2025. 

Dimana dalam forum resmi itu, Wagub menuturkan "Laut Maluku 93 Persen Ikan Pakai KTP Daerah Lain". Pernyataan ini menggambarkan ironi dan ketimpangan nyata yang dialami Maluku sebagai daerah penghasil namun minim kontrol atas kekayaan lautnya.

"Kami sangat mengapresiasi keberanian dan ketegasan Pak Wagub dalam forum nasional tersebut. Pernyataan beliau menyentuh akar persoalan dan membuka mata semua pihak tentang pentingnya keadilan fiskal dan kedaulatan daerah atas sumber daya alamnya," ucap Fidmatan turut mengapresiasi Wagub Maluku, Abdullah Vanath.

Untuk itu kata Amin, mewakili seluruh PW KAMMI berharap agar langkah progresif Gubernur dan Wakil Gubernur ini menjadi pemicu gerakan kolektif dari seluruh elemen daerah, baik DPR RI, DPD dan DPRD, pemuda, akademisi, maupun masyarakat sipil agar terus memperjuangkan hak Maluku atas lautnya sendiri.

"Keadilan maritim bukan hanya untuk Maluku, tapi untuk masa depan Indonesia yang berkeadilan dari timur ke barat," tandasnya. (SLP).