Ketua ASKA : Jangan Terlalu Cari Untung Dari Masyarakat

AMBON,AE.--Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon (ASSKA) mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menghentikan pembangunan lapak di dalam terminal Mardika. Pasalnya, terminal tersebut akan bertambah sesak dan aktivitas angkut muat penumpang kian terganggu.

Desakan tersebut disampaikan ratusan sopir angkutan kota (angkot) dalam unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku,Rabu (22/2). Aksi yang dimulai sekira pukul 11.30 WIT itu tidak berlangsung lama sebab Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, dan Sekda Maluku Sadli Ie, tiga orang yang ingin ditemui para sopir, tidak berada di tempat.

Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat, dan Asisten II Setda Maluku Mekyal Pontoh keluar menemui para sopir. Namun, mereka menolak kehadiran dan penjelasan dua pejabat itu karena hanya ingin bertemu gubernur, wakil gubernur atau sekda untuk mendapatkan jawab resmi yang dipercaya.

"Kami butuh Gubernur hadir di sini kamu, bukan yang lain,"teriak keras massa aksi. Mendengar protes para sopir, Malawat dan Pontoh tidak lagi memberikan penjelasan.

Adapun tiga poin tuntutan para sopir. Namun, desakan penghentian pembangunan lapak di kawasan terminal Mardika menjadi fokus utama mereka.

"Kami dari ASKA meminta kepada Pemprov untuk menghentikan pembangunan lapak ini," tegas Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Kota Ambon (ASSKA) Paulus Nikijuluw.

Menurut Paulus, terminal Mardika tidak dapat menampung semua angkutan umum. Apalagi jika lapak dibangun, terminal bertambah sesak dan para sopir akan sulit mengangkut dan menurunkan penumpang.

“Kami sudah memberi apresiasi dan dukungan terhadap Pemkot dalam pembersihan terminal, tetapi dari pihak Pemprov mengambil langkah untuk membangun lapak yang sudah dibersihkan. Ini kan aneh,” katanya.

Bahkan menurut dia, pembangunan lapak di terminal Mardika hanya menguntungkan segelintir orang. Olehnya itu, gubernur sebagai pimpinan harus bertanggungjawab.

"Terminal sudah sempit begitu dibangun lapak lagi. Jangan terlalu cari untung dari masyarakat. Sementara nasib masyarakat sendiri tidak pernah dipikirkan," kesal dia.

"Kita bayar retribusi terminal, masa kita tidak bisa masuk di dalam terminal?  Kalau sudah sore dipenuhi para penjual," timpal Hadi, salah satu sopir

Pantauan Ambon Ekspres, setelah tidak bertemu, pendemo langsung bubar  dengan tertib menuju tribun Lapangan Merdeka Ambon. Mereka berjanji jika permintaan itu tidak digubris Pemerintah Provinsi Maluku, aksi mogok dan unjuk rasa kembali dilakukan.

Selain unjuk rasa, sejumlah sopir untuk memarkir kendaraan mereka di atas paving blok lapangan Merdeka dan sepanjang jalan Gong Perdamaian Dunia. Aksi mogok ini berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 13.00 WIT.

Panggil Pihak Terkait

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui aksi para sopir. Namun kata dia, jika yang dituntut adalah persoalan lapak di terminal Mardika yaang dibangun Pemerintah Provinsi Maluku maka perlu dipertanyakan. "Apakah tidak tempat lain (untuk membangun lapak)?,"kata Rahakbauw.

Ia juga mengaku, tidak koordinasi dari Pemerintah Provinsi dengan DPRD Maluku terutama di Komisi III terkait pembangunan lapak di terminal Mardika.

 "Kami belum tahu soal pembangunan itu, karena tidak ada pembahasan sebelumnya di komisi. Setelah pengawasan ini, kami akan panggil pihak terkait dari Pemprov dan juga para sopir angkot untuk dibicarakan bersama. Kasihan juga sopir, kalau terminal sudah sempit dan penuh mereka mau parkir untuk mendapatkan penumpang di mana," ungkapnya.

Dihentikan Sementara

Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena mengungkapkan, untuk meredam aksi mogok ratusan sopir angkot itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan para perwakilan sopir, pihak Pertamina dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon, Selasa (21/2).

"Tetapi aksi tetap saja dilaksanakan. Kan  dampak yang ditimbulkan dari aksi mogok ini dialami oleh warga Kota Ambon.  Karena itu saya kembali undang mereka untuk berdialog dan baru mencoba untuk memfasilitasi tuntutan mereka itu,"kata dia kepada awak media di Balai Kota, Rabu (22/2).

Dikatakan, tuntutan para sopir angkot ini berkaitan pembangunan lapar di kawasan terminal Mardika. Olehnya itu, pihaknya meminta pembangunan lapak dihentikan sementara.

"Kita sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun pihak pengembang, kami minta untuk dihentikan pembangunan di terminal. Kalau bisa dibersihkan itu terminal, sebab terminal bukan untuk pedagang tapi milik sopir,"bebernya.

Diketahui, pembangunan lapak di Mardika dilakukan oleh PT. Bumi Perkasa Timur. Rabu (8/2) lalu, pengembang yang dipercayakan Pemprov Maluku ini telah membongkar ratusan lapak di terminal.

Setelah itu, sejak Senin (20/2) pengembang mulai mendirikan rangka lapak berbahan aluminium.  Belum diketahui kapan pekerjaan itu rampung dan dapat digunakan oleh pedagang

Namun, pantauan Ambon Ekspres, Rabu (22/2) sore, tidak ada aktivitas pembangunan lapak. Para pekerja tidak memberikan penjelasan terkait alasan penghentian sementara. (MG1/WHB/ARS)