NAMROLE,AT- Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa mengasakan, hubungan kerukunan antar umat beragama merupakan persoalan penting  yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.  Demikian hal ini disampaikan Soulisa dalam sambutanya yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah  Kabupaten Buru Selatan, Umar Mahulette saat membuka kegiatan  Dialog  Kerukunan Antar Tokoh-Tokoh  Umat Beragama,  Pembinaan  Manasik Haji, Serta Sosialisasi Stunting di Kabupaten Buru Selatan  yang berlangsung di Aula Kompi A  Brimob Namrole, kemarin.

Bupati  perempuan pertama di Maluku ini menegaskan,  pluralitas  keagamaan keberagaman agama, merupakan suatu realitas  yang tidak mungkin kita ingkari. 

“Yang menjadi masalah bukanlah  pluralitas  keagamaan itu sendiri, tetapi bagaimana kita  bersikap terhadap keberagaman  dan pluralitas keagamaan yang ada,” ingatnya.

Kepengurusan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)  Kabupaten Buru Selatan, lanjut Soulisa  diharapkan amanah dalam  mengemban tugas dan tanggungjawab  sesuai dengan peraturan  yang berlaku, merupakan  salah satu faktor yang turut menjaga kelangsungan  keharmonisan  dan kondusifitas  kehidupan antar umat beragama  yang ada di Bursel.

“Desa Masnana yang ada di  Kecamatan Namerole Kabupaten Buru  Selatan merupakan cikal bakal percontohan “Kampung  Moderasi"  yang dengan segala perbedaan masyarakatnya  dapat  hidup berdampingan  secara damai  dan bersahabat  tanpa membedakan  suku, ras dan agama,”ungkapnya.

FKUB juga, sebut Soulisa,  menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah  untuk melakukan sosialisasi  peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan  yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

"Dengan adanya kegiatan dialog  kerukunan antar umat beragama ini, diharapkan menjadi jembatan penghubung  antar umat beragama di Bursel dan bisa memberikan  dampak yang positif  bagi masyarakat sekitar, " ucapnya. 

Selain itu, kata dia, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini  bertujuan agar anak-anak  Indonesia  termasuk ana-anak di Buru Selatan dapat tumbuh  dan berkembang secara  optimal,  dan maksimal.

"Dengan disertai dengan kemampuan emosional , sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan  berkompetisi  di tingkat global,” ujarnya. 

Dikatakan, berdasarkan hasil studi  gizi provinsi Maluku atau SSGI tahun 2021 dan 2022 untuk Kabupaten Buru Selatan, kasus stunting masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi kerja berbagai pihak  menjadi kunci untuk memastikan  kovergensi antar program  hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan kasus stunting.

 “Upaya ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu lembaga saja,atau hanya dari unsur pemerintah daerah saja, tapi membutuhkan keterlibatan  semua pihak termasuk  pemerintah daerah dan desa,” harapnya.

Percepatan penurunan stunting, imbuh dia,  memerlukan komitmen dari kita semua, tidak hanya komitmen ditingkat pusat. Upaya advokasi  komitmen pemerintah daerah juga harus optimal. Karena pada tahun 2021 seluruu bupati dan walikota  dari 514 kabupaten/kota  telah menandatangani  komitmen bersama  untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah.

 “Komitmen ini harus tetap dijaga, dan betul-betul di buktikan  pelaksanaannya di daerah. Untuk Kabupaten Buru Selatan kita telah membentuk Tim Percepatan  Penurunan Stunting (TPPS),”tutupnya. (ESI)