Soroti Ketimpangan Hak Ulayat dan Ekonomi Eksploitatif di Maluku  
Mercy Barend.
FaizalLestaluhu
29 Jul 2025 09:13 WIT

Soroti Ketimpangan Hak Ulayat dan Ekonomi Eksploitatif di Maluku  

AMBON,AT—Hak ulayat masyarakat adat dan kerusakan lingkungan pada pulau-pulau kecil di Maluku masih menjadi ancaman serius. Langkah kongkrit perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini.

Anggota DPR RI Komisi X dapil Maluku Mercy Cheristy Barends mengatakan, Desa adat di Maluku hari ini menghadapi persoalan pelik. Banyak hak ulayat masyarakat adat yang rawan dan terancam dilanggar. 

Penjelasan Mercy disampaikan saat Diskusi Semarak Budaya Ketiga dengan tema "Refleksi Budaya dan Lingkungan Hidup" di Manise Hotel, Ambon, Senin (28/7), menghadirkan narasumber Budayawan Rodi Fofid, Mercy Barends dan lainnya.

Diskusi dihadiri tokoh agama, komunitas muda Maluku, budayawan termasuk mahasiswa dan pelajar yang peduli terhadap isu lingkungan. 

Mercy pada kesempatan itu, mengapresiasi semangat generasi muda yang berani menyuarakan persoalan-persoalan adat, terutama hak ulayat yang kian terancam, meski desa-desa adat telah diakui dalam UU Desa.

Ia juga menyoroti struktur ekonomi berbasis kepulauan yang dinilai tidak adil. Masyarakat penghasil seperti petani dan nelayan justru tak punya kuasa atas harga hasil produksi mereka. 

Sebaliknya, pedagang perantara atau middle trader dengan modal dan akses transportasi justru menentukan harga.

“Ini sistem ekonomi eksploitatif. Yang kerja keras masyarakat, tapi yang untung besar justru pedagang pengumpul,” ujarnya.

Lebih jauh, Mercy mengingatkan tentang ancaman investasi besar yang mulai menyasar pulau-pulau kecil di Maluku, karena di banyak wilayah lain hutan dan alam sudah rusak.

“Mereka pikir merusak satu pulau itu hal kecil dan tidak ada masalah. Padahal, satu jengkal tanah rusak bisa berdampak ke laut dan kehidupan masyarakat. Ini bukan hal sepele,” katanya.

Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, agar memperkuat pengawasan terhadap izin-izin investasi serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kesiapan SDM lokal.

Srikandi PDIP ini juga mendorong pentingnya membangun kolaborasi cerdas antar komunitas dan kelompok masyarakat.

Ia mencontohkan praktik baik pengelolaan sampah oleh komunitas anak muda di Ambon yang dilakukan secara swadaya tanpa dukungan pemerintah, namun berdampak nyata bagi lingkungan dan ekonomi lokal.

“Banyak praktik cerdas yang layak disebarluaskan agar jadi pembelajaran bagi daerah lain di Maluku. Ini bisa jadi kekuatan untuk memperkuat ketahanan sosial dan budaya kita,” tutup anggota DPR RI tiga periode itu. (Wahab)

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai