AMBON,AT-Program mudik gratis Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi di Provinsi Maluku, dalam beberapa waktu terakhir sempat menuai kontroversi.

Pasalnya, program tersebut dinilai tidak merata di 11 kabupaten/kota. Sehingga banyak yang menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkesan tebang pilih.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, melalui rilisnya yang diterima media, Rabu (26/3) kemarin meminta masyarakat tidak berburuk sangka.

Menurutnya, mudik gratis lebaran merupakan program nasional yang anggarannya disiapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta data-datanya itu juga bukan dari Pemda.

"Namun Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan antisipasi untuk wilayah-wilayah yang tidak kebagian jatah mudik gratis, dan mudah-mudahan bisa tertata lebih baik," ujar Vanath.

Terlepas dari itu, Abdullah Vanath juga menjelaskan jelang Idul Fitri 2025, masyarakat tidak perlu panik mengenai ketersediaan bahan pokok di Maluku. Pemprov terus berupaya menjaga spekulasi harga barang sehingga tidak terjadi inflasi jelang lebaran Idul Fitri.

Pemprov  dan Satgas Pangan, kata Vanath, menjaga dan memastikan stok barang tersedia, jalur distribusi tidak terganggu dan harga terjangkau.

"Sebagai Provinsi Kepulauan sampai hari ini konektivitas belum tertata secara baik. Investasi untuk transportasi laut adalah investasi yang mahal. Namun demikian dari waktu ke waktu kita berusaha untuk memperbaiki. Tidak saja dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kita juga mengajak pihak-pihak swasta untuk terlibat," tutupnya.(Nal)