NAMROLE,AT-Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Elieser Selsily melauncing Walang Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin (Maskin). Kegiatan yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala desa sekecamatan namrole dan peserta  Diklat PIM III   itu, dipusatkan di Ruang Kantor Badan Perencanaan, Penilitaan dan Pembangunan  (Bappelitbang) Kabupaten Buru Selatan, kemarin. 

Selsily dalam sambutannya mengatakan, secara umum, target pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 menurun sebesar  1,14 persen, dimana pada Tahun  2021 sebesar 15.89 persen dan 14,75 persen pada Tahun 2022, dengan jumlah penduduk miskin di Tahun 2021 sebesar 9.990 jiwa dan pada Tahun 2022 sebesar 9.350 jiwa, terjadi penurunan sebesar 640 jiwa," rincinya.

Secara umum, lanjut Selsily, Kabupaten Buru Selatan berada diurutan kedua terendah di Provinsi Maluku setelah Kota Ambon, namun  secara Nasional Provinsi Maluku berada pada peringkat keempat termiskin.

"Oleh karena itu perlu Langkah-langkah upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders terkait," ujarnya.

Menurut Selsily, dengan berbagai inovasi dari peserta Diklat Kepemimpinan Administrator (PIM III) Angkatan VII Tahun 2023 ini, diantaranya regulasi daerah yang akan mengatur secara teknis penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik wilayah terutama di  Bursel dan salah satu yang kita laksanakan  hari ini, yaitu walang pelayanan pengaduan masyarakat miskin.

"Dari berbagai macam program dan kegiatan yang ada, saya berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi terkait agar memaksimalkan manfaat dari program ini agar lebih tepat manfaat dan tetap sasaran, " tutup diai.

Sejalan dengan itu, kata Selsily, penanganan kemiskinan ekstrim  juga menjadi tugas khusus  bagi pemerintah, melalui berbagai kebijakan serta program yang dibentuk untuk menangani kemiskinan kemiskinan ekstrim tersebut. 
Salah satunya  adalah melalui pemutakhiran  data berdasarkan data kemiskinan di Indonesia. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan  ekstrem salah satunya dengan diterbitkannya intruksi presiden ( Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan eksstrem merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan  ekstrim di indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang.

"Terdapat tiga karakteristik permasalahan kemiskinan  yang menonjol  saat ini, antara lain adalah jumlah penduduk miskin  yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin  yang masih belum  memadai," pungkasnya. 

Sementara itu, Gorgorius Tortet   siswa PIM III  Angkatan VII  tahun 2023 yang menginisiasi dilaunchingnya Walang Pelayanan  Pengaduan Masyarakat Miskin mengatakan, saat ini pemerintah telah menetapkan tiga strategis penanganan kemiskinan ekstrim yaitu, Pertama  penurunan beban pengeluaran. Kedua, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan. Ketiga penanganan kantong kemiskinan..

"Berdasarkan kondisi permasalahan kemiskinan tersebut,  pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, dengan diterbitkannya instruksi presiden No 4 Tahun 2022  percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Indonesia yang di targetkan tuntas Tahun 2024 mendatang, " ungkapnya. 

Maksudnya dan tujuan kegiatan ini, kata Gorgorius, adalah meresmikan  Walang atau tempat  Pengaduan  bagi masyarakat miskin,  serta sebagai salah satu langkah  strategis untuk mensinergikan data kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang valid dan akurat.

"Saya berharap dengan dilaunchingnya Walang Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin dapat membantu pemerintah daerah guna mendapatkan data masyarakat miskin dan valid serta tertanggungjawab di Maluku terutama di Buru Selatan," harapnya menutup pembicaraan. (ESI)