NAMROLE,AT-Pelaksanaan Seleksi pegawai jalur Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Buru Selatan di Kota Ambon Provinsi Maluku mendapat kritikan dari sejumlah pihak.  

Pasalnya, ribuan  pelamar yang saat ini sedang mengikuti seleksi itu harus membawa uang miliaran rupiah keluar dari Kota  ke Kota Ambon ibukota Provinsi Maluku. Kondisi ini  membuat perputaran uang dan ekonomi  di Kota Namrole   beberapa pekan ini menjadi lesu.

Kondisi ini dapat terlihat sejumlah pasar dalam wilayah Kota Namrole, lantaran daya beli masyarakat yang rendah.  Hal ini akan berbeda, jika  pelaksanaan seleksi  P3K dilakukan pemerintah Kabupaten Buru Selatan di Kota Namrole.

Rojer salah seroang tukang ojek  yang sehari-hari melakukan aktivitas  di Kota Namrole mengaku kecewa dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM). Pasalnya akibat langkah yang dilakukan BKPSDM   yang mengarahkan  ribuan pelamar  PPPK  melakukan seleksi di Kota Ambon berdampak pada penghasilan mereka setiap hari.

“Coba bayangkan saja, 1822 orang yang mengikuti tes. Jika 1 orang keluar dari Namrole membawa uang Rp  2 juta saja, maka ada Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar uang yang keluar dari Kota Namrole,” keluhnya.

Sebaliknya, kata dia, jika pelaksanaan seleksi dilakukan di Kota  Namrole, maka ada perputaran uang Rp 2 hingga 3 Miliar di Kota Namrole. Dengan sendirinya, kami akan mendapatkan manfaat dari kehadiran ribuan pelamar itu.

“Pendapata kita pasti sehari bisa Rp 100 hingga Rp 200 ribu, bahkan lebih. Apalagi dalam Kota Namrole tidak ada angkutan kota,”vsebutnya.

Hal yang sama pun diungkapkan Ridwan. Kebijakan pemerintah daerah dengan mengarahkan ribaun pelamar PPPK untuk ikut seleksi di Kota Ambon membuat Kota Namrole sunyi sepi. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat,  baik itu tukang ojek, maupun para pedagang dalam wilayah Kota Namrole.

“Kita  sangat merasakan dampak ini. Kota Namrole sangat sepi. Karena  lsebagian besar pelamar PPPK yang ikut seleksi di Kota Ambon adalah tenaga honor yang selama ini mengabdi di Buru Selatan,” terangnya.

Kedepan, harap Ridwan, pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi  terkait dengan langkah yang dilakukan ini.

“Tahun-tahun depan seleksi dilakukan di Kota Namrole saja. Jangan kita keluarkan uang ke daerah lain, sementara daerah kita sendiri butuh  uang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Buru Selatan mengatakan, pelaksanaan seleksi tenaga P3K terpaksa dilakukan di Kota Ambon Provinsi Maluku. Hal ini lantaran sarana dan prasarana  (Sapras) yang dimiliki BKPSDM   mengalami kerusakan.

“Dulu kita lakukan seleksi di Namrole karena kita punya sarana Computer Asessment Test (CAT)  tersedia. Tetapi peralatan itu rusak akibat kemasukan air hujan, sehingga  tidak bisa digunakan untuk seleksi. Apalagi jumlah pelamar yang mencapai ribuan orang,” terangnya.

Tualeka berharap, usulan untuk pengadaan peralatan CAT sudah disampaikan ke pemerintah daerah. Hanya saja harus disesuaikan dengan kemapuan keuangan daerah.

“Kita sudah usulkan. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita sudah punya sarana CAT sendiri, sehingga pelaksanaan seleksi bisa dilakukan di Kota  Namrole,  dan tidak lagi  ke Kota Ambon seperti saat ini,”tandasnya. (SE)