AMBON,AT-Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robert Sapulete memastikan, jika Pemerintah Kota Ambon akan menyelesaikan pembayaran sertifikasi guru tahun 2024 yang masih tertunda. Hal itu dilakukan guna menjawab keluhan dari para guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi mereka.

"Di awal tahun ini juga akan kita selesaikan tunjangan sertifikasi guru-guru itu. Disamping TPP dan DD,"kata dia, kepada wartawan diruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, terkait pembayaran sertifikasi guru, telah dibahas dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Kenapa kita bahas bersama agar segera direalisasikan di bulan Januari tahun 2025 ini Kalau bisa dalam bulan Januari ini kita bisa selesaikan,”ungkapnya.

Dikatakan untuk tahun 2025 pembayaran sertifikasi guru tidak lagi melalui kas daerah, melainkan langsung ke nomor rekening guru masing-masing.

“Tapi untuk sertifikasi guru tahun 2025 sudah tidak lagi masuk ke Kas daerah tapi langsung ke rekening guru masing-masing,”tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Ambon. Tak pelayanan sejumlah persoalan yang ada dilingkup Pemerintah Kota tersebut, juga bakal diselesaikan dalam tahun 2025 ini.

Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Nicodemus Kaya berjanji, akan menuntaskan persoalan yang ada di Pemerintah Kota, terutama sisa tahun 2024 lalu. 

"Kita akan selesaikan seluruh persoalan yang belum kita selesaikan di tahun 2024 lalu. Kita selesaikan diawal tahun 2025 ini,"kata dia, kepada wartawan di Balai Kota, pekan kemarin.

Menurutnya, salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian publik yakni belum tuntasnya, pembayaran Dana Desa (DD) hingga Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Yang pertama itu, misalnya persoalan DD/ADD, yang belum dilunasi, kemudian TPP maupun PAD yang tak tercapai,"jelasnya.

Dikatakan, untuk DD sendiri memang ada beberapa yang belum bisa direalisasikan karena ada keterbatasan-  keterbatasan anggaran termasuk di dalamnya  TPP. 

“Hal ini karena basisnya adalah PAD, soalnya disitu. Basisnya PAD, sementara PAD tidak maksimal (tak tercapai) maka kita jadi terhambat,”ujarnya.

Kaya berjanji, Pemerintah Kota akan ikut regulasi sepanjang itu dimungkinkan untuk ditetapkan sebagai hutang  yang harus terbayar atau dialokasikan  dalam  anggaran APBD.

"Maka akan dibuat, entah itu akan masuk di APBD murni atau masuk di Perubahan itu akan diatur secara baik, dan diusahakan semua terbayarkan. Kalau soal TPP saya sudah bilang selain berbasis Kepada PAD tetapi juga kita baru saja mengikuti klarifikasi dengan Kanwil Perbendaharaan bahwa ada sebagian dana dari DAU yang sudah ditetapkan pemerintah sampai di  penghujung tahun itu tidak terbayarkan atau tidak cair dan itu dialami oleh semua daerah di Indonesia,"bebernya.

“Kita juga selalu mengingatkan semua ASN di awal saya masuk itu kita ikat pinggang, karena memang kondisi keuangan kita cukup berat untuk pembiayaan pilkada dan kemudian juga ada pembiayaan-pembiayaan  lain termasuk hutang-hutang yang ada di tahun-tahun sebelumnya,”terangnya.

Sementara soal realisasi hutang pihak ketiga, Kaya menambahkan, karena kondisi pembiayaan maupun pendapatan yang tidak maksimal, makanya berimbas kepada terjadinya hutang-hutang pelaksanaan kerja oleh pihak ketiga.
“Sesuai aturan maka kita akan ada dalam proses untuk menginventarisir, atau menghitung kembali lalu kita terbitkan apa yang dinamakan dengan SK Walikota tentang Utang Daerah  yang harus dibayar, karena itu kan  pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan tapi belum mampu dibiayai atau dibayarkan,”tambahnya.

Ketika ditanya terkait 21 OPD yang belum menginput data di SIMDA pihaknya mengaku dalam waktu dekat sudah selesai diinput.

“Terkait dengan platform informasi tentang keuangan SIPD RI dan SIMDA memang bukan hal baru khusus untuk SIMDA. Kita juga harus  menghadapi SIPD RI yang belum optimal untuk  tata kelola administrasi pengelolaan keuangan secara utuh menyebabkan kita harus didukung oleh sistem yang lain,”pungkasnya. (Ars)