AMBON, AT.--Anggota MPR yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty mengatakan, kemajuan teknologi informasi yang turut andil dalam proses degradasi moral. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945,  Bhineka Tunggal Ika dan NKRI perlu diperdalam dan diamalkan.

Hal ini disampaikan Saadiah saat sosialisasi empat pilar MPR dengan mak-mak Kota Ambon, Senin, 9 Oktober 2023 di hotel Grand Avira. Kata dia, permasalahan tersebut bukan saja menjadi kekhawatiran para tokoh masyarakat atau generasi tua, tapi juga oleh generasi muda bangsa.

Isu-isu terkait moralitas sebagai perhatian utama yang perlu disikapi secara serius. 

"Menurut Hasil survei Good News from Indonesia (GNFI) bersama Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada Juli 2022, dapat kita ketahui bahwa tiga dari empat isu utama yang menjadi perhatian mayoritas generasi muda, adalah isu-isu yang berkaitan dengan persoalan moralitas, antara lain pelecehan seksual 13,7 persen, penyebaran berita hoaks 9,5 persen, dan degradasi moral dan ideologi 8,4 persen," ujar Saadiah dalam pemaparan materinya.

Uluputty  juga menjelaskan, degradasi moral adalah sebagian dari sekian banyak persoalan yang akan dihadapi, seiring laju perkembangan zaman. Berbagai persoalan kebangsaan itu antara lain mewujud pada masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama secara komprehensif, di mana ajaran agama dimaknai secara sempit, tergerusnya sikap toleransi, berkembangnya faham ekstremisme, bahkan munculnya sikap dan perilaku yang menegasikan Pancasila sebagai dasar negara.

Merujuk pada fakta sejarah, ketika pendidikan Pancasila dihapuskan dari mata pelajaran pokok dalam dunia pendidikan, dan pemaknaan Pancasila diserahkan pada mekanisme 'pasar bebas', telah menyebabkan absennya negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa. 

Tercermin pada publikasi berbagai hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018, di mana 63 persen guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain, 3 persen anggota TNI terpapar faham ekstremisme, 19,4 persen PNS atau ASN tidak setuju Pancasila, dan 7 kampus terindikasi terpapar ekstremisme agama.

"Gambaran di atas semakin menegaskan pentingnya pendidikan karakter bangsa yang dilakukan secara intens, masif, dan berkesinambungan. Pandangan inilah yang mendorong DPR RI untuk senantiasa berupaya untuk menanamkan pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," jelas Uluputty.

Dalam kegiatan yang di hadiri oleh mak-mak sekota Ambon, Uluputty juga menjelaskan perihal 4 pilar kebangsaan yang bisa jadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. 

Pemahaman 4 pilar kepada mak-mak sangat penting, karena mak-mak atau ibu-ibu merupakan madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya
Tentus saja sebagai guru pertama tempat anak-anak bertanya, maka seorang ibu harus punya pemahaman yang utuh soal apapun, dalam hal ini dalam rangka mewujudkan generasi muda yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik dan berbudi luhur.

"Kehadiran mak-mak mampu mengisi ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal, khususnya pendidikan moralitas. Di tengah derasnya arus globalisasi dan lompatan kemajuan teknologi yang menafikkan adanya filtrasi arus informasi yang dapat menggerus nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, kehadiran ibu-ibu sebagai sumber madrasah pertama anak untuk belajar adalah sebuah hal yang patut disyukuri," pungkas Saadiah. (PRO)