AMBON, AT.- Ruang aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku menjadi saksi pertemuan penting antara Komisi V DPR RI, Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD serta para Bupati dan Wali Kota se-Maluku, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Maluku. Dalam rapat tersebut, hadir lengkap jajaran kepala daerah, pimpinan dan beberapa anggota DPRD Provinsi Maluku, dan para perwakilan kementerian serta mitra kerja Komisi V DPR RI.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI selaku Ketua Tim, didampingi oleh Gubernur dan Saadiah Uluputty, anggota Komisi V DPR RI FPKS Dapil Maluku yang turut menjadi inisiator terlaksananya kunjungan ini.

Saadiah menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Maluku tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Banyak daerah di Maluku masih kesulitan akses jalan, jembatan, dan transportasi dasar. Aspirasi dari para kepala daerah hari ini sangat penting untuk kami kawal di Senayan, agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada kondisi geografis Maluku,” ujar Saadiah.

Dalam forum tersebut, para Bupati, Wali Kota dan DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi daerah masing-masing, mulai dari kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan rakyat, hingga sarana transportasi laut dan udara.

Beberapa isu utama yang disorot antara lain masih terbatasnya akses penghubung antarwilayah di pulau-pulau kecil, keterlambatan proyek infrastruktur akibat regulasi kawasan konservasi, serta rendahnya alokasi anggaran untuk provinsi kepulauan seperti Maluku.

Mendengar hal itu, Komisi V DPR RI melalui beberapa anggotanya langsung menanggapi dan membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah solusi pun mulai disusun untuk diusulkan dalam pembahasan program kerja dan anggaran bersama Kementerian PUPR, Perhubungan, dan BNPB.

“Kehadiran Komisi V di Maluku bukan hanya mendengar, tapi mencari solusi bersama. Kami akan kawal dan perjuangkan setiap aspirasi ini agar bisa ditindaklanjuti dalam kebijakan nasional,” tegas Saadiah.

Rapat yang berlangsung hingga jam setengah 10 malam itu ditutup dengan jamuan makan malam bersama, di mana suasana kebersamaan antara anggota Komisi V dan para kepala daerah terasa hangat dan penuh semangat kolaborasi.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku, mewujudkan konektivitas antarpulau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.

“Maluku membutuhkan kehadiran negara secara nyata melalui infrastruktur yang adil dan berkelanjutan. Karena setiap jembatan, pelabuhan, dan jalan yang dibangun sejatinya adalah jembatan harapan bagi rakyat,” tutur Saadiah. (tab)