BULA,AT---Sejumlah aktivis dari Organisasi kepemudaan(OKP) Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(LMND) dan Ikatan Mahasiswa Muhamddiyah(IMM) Seram Bagian Timur melakukan aksi demonstrasi di dinas Pendidikan setempat, Kamis sore(2/10/2025). 

Hal itu buntut dari adanya dugaan penyalahgunaan anggaran revitalisasi di sejumlah satuan pendidikan.Sebelumnya massa aksi juga telah melakukan demonstrasi di Kejaksaan Negeri SBT juga Inspektorat.

Salah satu aktivis dalam orasinya mengatakan,dinas pendidikan harus transparan dan tak boleh melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan program bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Ini dikarenakan program tersebut  pengerjaanya melalui swakelola pada satuan pendidikan sesuai aturan yang dikeluarkan.

"Ada satu SMP negeri 18 di Teor itu kepala sekolahnya diganti. Dan katanya ada pihak ketiga yaitu kontraktor yang menengani pekerjaan tersebut, ink tidak boleh,"teriak salah satu orator di depan dinas pendidikan SBT.

Dalam point tuntuan,massa aksi mendesak Pemda melalui dinas terkait untuk segera mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pekerjaan sesuai tim pengawas yang sudah dibentuk sebelum adanya pergantian kepala SMP negeri 18 Seram Bagian Timur.

"Apabila pemerintah daerah melalui dinas pendidikan tidak menjawab permintaan ini maka dipastikan program revitalisasi di SMP negeri 18 tidak bisa dilaksanakan, dengan pertimbangan mengikuti rujukan Kementrian terhadap tim pengawas yang sudah dibentuk sebelumnya melalui komite,"jelas isi dalam point tuntutan tersebut.

Sementara, kadis Pendidikan SBT Afiudin Rumakway membantah adanya penyalahgunaan anggaran revitalisasi satuan sekolah. Dirinya membenarkan bahwa benar itu merupakan program dengan tipe swakelola yang dikerjakan langsung oleh pihak satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dana tersebut.

"Kalau ada ceritra-ceritra soal siapa pihak ketiga atau kontraktor, selaku kepala dinas saya mengatakan itu tidak benar. Saya kurang lebih 9 tahun menjadi Kabag ULP,saya tau kontraktor atau pihak ketiga itu siapa. Tentu penyedia vendor itu orang perorang yang berbadan hukum atau sekelompok yang berbadan hukum,"ungkap Rumakway.

Saat ini kata dia, dalam pengerjaan program revitalisasi satuan sekolah, pihaknya belum menemukan pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Hal itu menuurut dia dapat dibuktikan langsung di lapangan.Rumakway menambahkan, saat melakukan penandatangan Memorandum of Understanding(MoU) bersama Kemendikdasmen pihkanya melakukan sosialisasi kepada kepala-kepala sekolah yang mendapatkan program revitalisasi.

"Sosialisasi yang saya lakukan itu adalah, membentuk satu panitia yang disebut dengan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan(P2SP) dalam struktur itu ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Ada juga melibatkan unsur masyarakat yang terlatarbelakangi unsur konstruksi, ada bendahara dari satuan pendidikan, selain kepala sekolah dan bendahara dari ASN, seleuruhnha itu adalah masyarakat,"jelasnya.

Rumakway juga menambahkan, sebelumnya ia telah melakukan klarifikasi di Kejaksaan negeri SBT maupun di lembaga DPRD setempat terkait anggaran tersebut. Kata dia, tugas sebagai Kadis dalam mengawal program ini yaitu Tim program kerja revitalisasi daerah.

"Itu yang beta lakukan, tapi kemudian ini diplentir bahwa intervensi dinas pendidikan karena harus memungut fee. Istilahnya "Tau datang tau pulang" sangat disyangkan bapak ibu. Dulu waktu selesai menandatangnani revitalisasi itu hanya 14 satuan pendidikan dari jenjang TK/PAUD. Hari ini sudah 24 satuan pendidikan bantuan revitalisasi yang kita dapat,ditambah lagi dengan papan tulis pintar. Ini bukan prestasi, tapi paling tidak ada langkah strategis bahwa Pemda SBT siap sukseskan program dari Pempus,"pungkasnya.(JU).