MASOHI, AT. – Dalam upaya memutuskan rentang kendali dan pemerataan akses kesehatan kepada masyarakat di wilayah Seram Utara, Maluku Tengah.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah mendorong Pemerintah Daerah agar segera membangun rumah sakit di wilayah Seram Utara. 

Dorongan ini bertujuan untuk memutus rentang kendali pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Selama ini, keterbatasan fasilitas kesehatan membuat masyarakat Seram Utara kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang layak. Akibat jarak rujukan yang jauh, sebagian besar warga terpaksa memilih berobat ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), bahkan dalam kondisi darurat.

Anggota DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, menilai pembangunan rumah sakit di Seram Utara sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil langkah serius demi menyelamatkan nyawa dan menjaga martabat masyarakat.

“Sudah saatnya pemerintah daerah menghadirkan rumah sakit yang layak di Seram Utara. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kemanusiaan,” tegas Hasan.

Ia mengungkapkan, jarak rujukan yang terlalu jauh kerap berujung pada tragedi. Hasan mencontohkan kasus memilukan yang baru-baru ini terjadi, di mana dua orang pasien meninggal dunia saat dalam perjalanan rujukan ke rumah sakit lain karena keterbatasan tenaga medis spesialis di RSUD Masohi.

“RSUD bukan tidak mau menerima pasien, tapi menganjurkan dirujuk ke Rumah Sakit Hermina karena dokter ahlinya tidak ada. Namun di perjalanan, pasien meninggal dunia. Ini kasus-kasus kemanusiaan yang harus dilihat dengan hati oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Hasan menjelaskan, mayoritas masyarakat Seram Utara selama ini berobat ke SBT. Jika dirata-ratakan, sedikitnya 10 orang setiap bulan harus menjalani pengobatan ke luar daerah. Dengan biaya sekitar Rp4 juta per orang tanpa BPJS, maka dalam setahun dana masyarakat yang keluar dari Maluku Tengah bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

“Kalau ada rumah sakit tipe D di Seram Utara atau Seram Utara Timur, uang itu bisa berputar di daerah kita sendiri. Ekonomi lokal di Wahai dan sekitarnya akan hidup, mulai dari rumah makan, penginapan, hingga kebutuhan keluarga pasien,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Lahabawa, menyatakan bahwa usulan pembangunan rumah sakit di wilayah utara telah menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD.

“Dalam rapat-rapat dengan Dinas Kesehatan, kami sudah sampaikan bahwa wilayah utara dan selatan Maluku Tengah sudah layak memiliki rumah sakit pratama,” katanya.

Menurut Musriadin, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jarak tempuh yang jauh menuju RSUD Masohi menjadi kendala utama masyarakat Seram Utara dalam mengakses layanan kesehatan.

“Ini memang harus mendapat perhatian pemerintah daerah. Jika APBD terbatas, maka yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah untuk melobi anggaran ke pemerintah pusat agar pembangunan rumah sakit ini masuk dalam program strategis nasional,” tegasnya. (Jen).