NAMROLE,AT-Mobil dinas yang ditarik dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mulai rusak. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didesak segera melelang puluhan mobil pelat merah tersebut. 

Mobil-mobil diparkirkan di halaman sejumlah kantor dinas itu, ditarik awal Januari 2022. Setelah itu, pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.000.000 per bulan kepada setiap pimpinan OPD untuk biaya transportasi. 

Penarikan dilakukan lantaran banyak pejabat  yang tidak membayar pajak dan memperbaiki kendaran-kendaran tersebut. Namun, kebijakan ini memengaruhi kinerja  pimpinan OPD karena belum memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas kedinasan setiap hari.  

"Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini, tentu sangat terganggu, karena pergerakan mereka sangat terbatas,”ujar Ridwan Tasane, seorang pemuda Bursel kepada wartwan di Namrole, Kamis (4/8). 
 
Menurut dia, setiap pimpinan OPD tidak memiliki pendapatan yang sama untuk membeli mobil guna menunjang aktivitas kendinasan. Bahkan, ada kepala dinas yang pernah menggunakan ojek saat ke kantor. 

Untuk membantu para pimpinan OPD terutama mereka yang belum memiliki kendaraan roda empat, Ridwan mendesak, Pemkan Bursel segera melelang mobil-mobil dinas tersebut.  Bila dibiarkan begitu saja, puluhan mobil tersebut terancam rusak dan tidak dapat digunakan lagi. 

"Saya kira Pemkab harus lelang mobil- mobil itu sehingga hasil dari lelangnya bisa disetor ke kas daerah sebagai pendapatan," sarannya.

Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada pimpinan OPD yang telah mengabdi belasan, kata dia, mobil- mobil itu diberikan  kepada mereka untuk menunjang aktivitas perkantoran.

"Dari pada ditelantarkan begitu saja tanpa ada solusi atau langkah tehadap puluhan mobil itu, sebaiknya diberikan saja sebagai bentuk penghargaan untuk pimpinan OPD yang sudah mengabdi di Bursel belasa tahun," tandasnya. ( esi)