Bertahun-tahun masyarakat menyaksikan polisi menetapkan warga negara sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, hari ini publik menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak kalah menyita perhatian: polisi menetapkan sesama anggota kepolisian sebagai tersangka.

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS), membuka persoalan serius mengenai relasi kekuasaan, penegakan hukum, dan perlindungan hak privasi warga negara.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada 2025–2026. Sasarannya bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara ini, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, persoalan ini tidak semata-mata tentang siapa menyadap siapa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana kewenangan negara yang diberikan kepada institusi kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru diduga dapat disalahgunakan menjadi instrumen pengawasan, pengendalian, bahkan tekanan terhadap pihak lain.

Ketika Polisi Menjadi Tersangka

Peristiwa polisi menetapkan polisi sebagai tersangka sesungguhnya merupakan persoalan serius bagi institusi itu sendiri. Terlebih, pihak yang terseret dalam perkara ini disebut-sebut merupakan mantan orang nomor satu di tubuh Polri.

Dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri dan menyasar Presiden Republik Indonesia merupakan perkara yang memiliki dimensi kelembagaan dan politik yang sangat besar. Kasus ini bukan hanya menguji profesionalitas aparat penegak hukum, tetapi juga mempertaruhkan kredibilitas institusi kepolisian di mata masyarakat.

Dalam publikasi Humas Polri pada 26 Juni 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri disebut mencapai 82,4 persen. Angka tersebut merupakan hasil rangkuman survei Litbang Kompas, meningkat 6,2 persen dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada pada angka 76,2 persen.

Peningkatan kepercayaan publik tentu menjadi capaian positif yang patut diapresiasi. Namun, angka tersebut tidak boleh membuat institusi kepolisian berpuas diri. Kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan amanah yang harus terus dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Oleh karena itu, dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi ujian serius bagi wajah kepolisian. Kredibilitas institusi tidak hanya sedang diuji, tetapi juga berpotensi tercoreng apabila perkara ini tidak ditangani secara transparan dan objektif.

Bukan tidak mungkin, kasus tersebut berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap Polri. Bahkan, jika tidak ditangani secara terbuka dan berkeadilan, persoalan ini dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat tentu akan bertanya-tanya: apakah institusi yang diberi mandat untuk melindungi warga negara justru dapat menjadi ancaman bagi kebebasan dan hak privasi mereka?

Jangan Biarkan Hukum Menjadi Alat Pertarungan Kekuasaan

Selain persoalan kepercayaan publik, perkara ini juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan dan dinamika kekuasaan di internal Polri.

Kapolri Suyudi, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada Kamis (5/11), memastikan bahwa penanganan perkara tersebut tidak berkaitan dengan persaingan ataupun kepentingan tertentu di internal Korps Bhayangkara. "Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun".

Pernyataan tersebut tentu perlu dihormati. Namun, dalam negara hukum, pernyataan bahwa suatu perkara murni penegakan hukum harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebab, tidak dapat dimungkiri bahwa institusi penegak hukum memiliki posisi strategis dalam relasi kekuasaan. Ketika kewenangan hukum diduga bersinggungan dengan kepentingan politik, muncul risiko bahwa instrumen penegakan hukum dapat dipersepsikan sebagai alat untuk mempertahankan, merebut, atau mengonsolidasikan kekuasaan.

Karena itu, publik berhak mengawasi proses penanganan perkara ini. Jangan sampai penegakan hukum justru dipersepsikan sebagai bagian dari pertarungan antarkelompok atau faksi politik yang memanfaatkan institusi kepolisian untuk memenuhi kepentingan kekuasaan masing-masing.

Polri harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan, kedekatan, maupun kepentingan kelompok tertentu. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, apalagi dijadikan instrumen untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan.

Pada akhirnya, perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri ini harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalitas institusi kepolisian.

Kita berharap aparat penegak hukum mengedepankan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis. Sebaliknya, tidak boleh pula ada seseorang yang dikorbankan karena kepentingan politik tertentu.

Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Mantan Kapolri, pejabat negara, aparat kepolisian, maupun masyarakat biasa harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Sebab, ukuran keberhasilan institusi kepolisian bukan terletak pada seberapa banyak masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai tersangka, melainkan pada seberapa konsisten institusi tersebut menegakkan hukum, termasuk ketika hukum harus ditegakkan terhadap orang-orang dari dalam tubuhnya sendiri. Di situlah sesungguhnya wibawa hukum dan kehormatan institusi kepolisian dipertaruhkan*.