AMBON, AT.-Kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari partai politik maupun dari organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengaku akan terus menyuarakan penolakan atas kenaikan BBM. Karena kenaikan BBM itu dianggap semakin mencekik rakyat.

PKS salah satu partai politik (parpol) yang keras menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Mereka bersama berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan BBM.

Sikap PKS mendapat respons positif dari para kadernya di daerah dan masyarakat luas, termasuk di Maluku. Karena kenaikan BBM berdampak sangat luas bagi kehidupan rakyat khususnya memicu kenaikan harga-harga.

Di Maluku, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Maluku, Abdul Asis Sangkala yang juga sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Maluku mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat untuk membatalkan kenaikan BBM.

Asis Sangkala saat hadir di studio Podcast Ambon Ekspres pada Jumat lalu, (9/9), bersama Kordinator Wilayah Gerakan  Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku, Jernis Sinia mengaku, mereka akan terus menyuarakan penolakan atas kenaikan BBM. Kebijakan ini dianggap sangat tidak tepat karena  perekonomian Indonesia baru saja merangkak bangkit setelah pandemi Covid-19.

Dalam masa pademi Covid, akuinya, banyak sektor usaha dan industri tidak bertumbuh, serta banyak tenaga kerja yang diberhentikan dari pekerjaanya yang mengakibatkan angka pengangguran terus meningkat. Dalam himpitan ekonomi seperti ini pemerintah seharus tidak membuat kebijakan yang semakin mencekik masyarakat  banyak.

"Kebijakan yang diambil ini, sangat tidak tepat sekali. Membuat masyarakat tambah resah akan kenaikan harga BBM ini," tuturnya. 

Kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM dinilai tidak mampu menolong rakyat dari himpitan kenaikan harga-harga. BLT hanya sebesar Rp 150. 000,- per kepala keluarga (KK) berlaku selama empat bulan. Sementara dampak kenaikan BBM terus berlanjut.

"BLT tidak akan cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketika uang tersebut habis, mereka selanjutnya bagaimana? Hal inilah yang tidak dipikirkan panjang oleh Presiden Joko Widodo," jelasnya. 

Kenaikan harga BBM juga memicu kelangkaan sejumlah jenis BBM seperti solar dan minyak tanah. Menurut Pertamina, stok BBM mencukupi tapi kenyataannya, berbanding terbalik. 

Karena itu, kata Sangkala, PKS akan terus perjuangkan untuk harga BBM segera diturunkan.

Sikap PKS juga mendapat apresiasi dari Kordinator Wilayah (Korwil) GMKI Maluku, Jernis Sinia.  Menurutnya, GMKI juga akan terus menyeruakan aspirasi rakyat atas kenaikan BBM, salah satunya lewat gerakan demonstrasi di lapangan sebagaimana yang sudah dilakukan pada 8 September lalu.

"Aksi turun ke jalan diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah soal naiknya BBM. Kehadiran kami dijalan, meminta kepada pemerintah, untuk menurunkan harga BBM. Yang mana, telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Perjuangan GMKI dan upaya Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung, mempunyai peran penting. Dan ini harus ada catatan bagi pemerintah, bahwa pemuda masih ada, pemuda harapan bangsa. Kami akan berada di garda terdepan ketika masyarakat, merasa dirugikan akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," serunya. (LMS)