AMBON,AT-Sejumlah figur politisi, birokrat hingga pengusaha mulai muncul di publik digadang-gadang bakal bertarung dalam pemilihan  wali kota dan wakil wali kota Ambon 2024. Pengamat memprediksi, kemungkinan akan ada tiga hingga empat pasangan.

Tensi tinggi politik kian terasa dalam Pilwalkot Ambon, dimana dua partai besar yakni PDI Perjuangan dan Golkar selalu mendominasi persaingan merebut kursi Walikota. Namun pada Pilwalkot 2024, dominasi PDIP-Golkar yang pada setiap pemilihan selalu head to head, sepertinya tidak akan terjadi akibat muncul dua poros baru.

Sejumlah figur pun baik dari unsur birokrasi maupun politisi digadang-gadang siap maju di Pilwalkot 2024. Dari kalangan birokrasi, yakni Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandi Wattimena.

Sementara para politisi yang dikabarkan maju yakni, Jantje Wenno dari Partai Perindo, Michael Wattimena dari Partai Demokrat, Viktor A. Loupatty dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Richard Rahakbauw dan Elly Toisuta dari Golkar, Lucky Wattimuri dari PDIP, dan Sekretaris Wilayah PPP Maluku Rovik Akbar Afifudin.

Munculnya sejumlah figur tersebut dan hasil Pemilu 2024 membuka peluang kandidat walikota dan wali kota Ambon bisa lebih dari dua pasangan. 

Pengamat Politik asal Universitas Pattimura Ambon, Paulus Koritelu, kepada media ini, Kamis (21/3) kemarin mengatakan, fenomena politik akan semakin menarik di Pilwalkot 2024. Menurutnya, dua poros baru yang akan mengganggu dominasi PDIP-Golkar di Pilwalkot Ambon berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Nasdem.

"Makanya itu saya katakan bahwa kemungkinan head to head di Pilwalkot tidak mungkin terjadi. Kemunculan dua poros baru akan membuat tiga atau empat pasangan," katanya.

Dijelaskannya, Nasdem dan Gerindra dikatakan sebagai dua poros baru yang akan ganggu dominasi PDIP-Golkar di Pilwalkot, didasari pada hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari lalu.

"Hasil Pileg kemarin itu, Nasdem berhasil raih kursi ketua DPRD, Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres juga meraih kursi wakil Ketua DPRD Maluku, membuat mereka akan jadi poros baru di Pilwalkot. Partai lain menyesuaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, koalisi partai berdasarkan hasil Pileg 2024, dan ketika PDIP ditinggal Gubernur Maluku Murad Ismail, bahwa 'Moncong PutihâPutih' secara khusus memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan politiknya.

"Saya bisa memperkirakan kerasnya pertarungan yang akan terjadi misalnya antara pak Bodewin, Sandi Wattimena, Agus Ririmasse, dan Jantje Wenno," ujarnya. 

Dia menilai, PDIP pada Pilwalkot menjadi semacam 'wanita seksi' yang akan direbut dengan sangat luar biasa.  Para kandidat akan mencari perhatian sedemikian rupa dengan berbagai dalih dan argumentasi guna menarik perhatian PDIP.

"Saya melihat PDIP hampir pasti tidak akan berkoalisi dengan Golkar, karena itu tidak biasa terjadi dalam peradaban politik Maluku apalagi Kota Ambon," paparnya.

"Golkar pun demikian. Tidak mungkin satu koalisi dengan PDIP dan mengusung seorang kader. Golkar akan mengambil peran penting begitu juga PDIP, yang lain akan menyesuaikan," sambungnya.

Namun, dengan fenomena politik pasca Pemilu 2024, seperti kemunculan Gerindra kemungkinan akan menjadi poros baru untuk memberi warna tersendiri bagi PDIP dan Golkar.

"Kemungkinan bukan dua calon, tapi bisa tiga atau empat. Kalau dengan perolehan kursi di DPRD Kota Ambon. Apalagi Nasdem yang sekarang jadi ketua DPRD Kota," tegasnya lagi.

SIAPA YANG LAYAK ?

Terkait layak tidak layak tentu itu butuh mekanisme untuk menentukannya.  Minimal harus ada forum kecil seperti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh partai politik atau lembaga independen untuk mengukur kualitas para kandidat.

"Apakah dari dulu memang mereka menghabiskan waktu untuk mengembangkan karya politik mereka, atau juga mereka sebagai birokrat murni, saya kira kalau masyarakat bertanya apakah mereka layak, saya tidak cenderung mengatakan apakah mereka layak atau tidak," jelasnya.

Namun, tegasnya, ia harus mengingatkan mengenai basis politik di Maluku maupun di Kota Ambon, yang masih tetap bertumpuk pada gagasan-gagasan dan ide-ide yang kemudian membuat semacam proses katagorisasi pilihan politik berbasis segmentasi agama.

"Orang tentu tidak mau bicara itu, padahal itu adalah otentik yang sampai kapanpun untuk kasus 'kemalukuan' kita atau 'keambonan' tetap menjadi isu paling dominan,"pungkasnya. (ZAP)