AMBON,AT-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di bawah kepemimpinan Walikota Bodewin Wattimena dan Wakil Walikota Ely Toisuta, dikabarkan akan segera melakukan perombakan birokrasi.

Dari informasi yang berhasil di peroleh media, perombakan di batang tubuh birokrasi Pemkot Ambon itu, bakal di langsungkan dalam waktu dekat ini, ketika seluruh peraturan teknis terpenuhi.

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kota Ambon, Femry Tuwanakotta, kepada Ambon Ekspres, Selasa (20/5) kemarin mengatakan, perombakan birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bodewin-Ely.

Menurutnya, merujuk pada visi-misi Bodewin Ely tahun 2025-2030, dari 17 program prioritas terdapat di dalam poin ke 12 itu menyebutkan bahwa akan melakukan penataan birokrasi yang kapabel, handal dan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme.

Merujuk pada poin tersebut, penataan birokrasi ke depan jangan di jadikan sebagai ajang “balas dendam” maupun “balas budi” politik di perhelatan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Ambon 27 November 2024 lalu.

“Dengan dilantiknya Pak Bodewin dan Ibu Ely pada 20 Februari lalu, maka berakhir pula semua persaingan dan perbedaan,“ kata Ketua Partai Demokrat Kota Ambon ini.

Lebih lanjut, Femry menjelaskan, dalam upaya mewujudkan penataan birokrasi yang kapabel, handal dan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, Walikota-Wakil Walikota Ambon harus benar-benar menerapkan sistem meritokrasi.

“Harus gunakan sebuah sistem atau konsep yang mengutamakan kemampuan dan prestasi individu sebagai dasar untuk mendapatkan promosi, jabatan, atau penghargaan, bukan berdasarkan latar belakang sosial, atau koneksi pribadi,”jelasnya.

Untuk menciptakan birokrasi yang kapabel, handal dan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, Walikota harus menempatkan figur yang tepat di tempat yang tepat, berdasarkan kemampuan bukan kedekatan apalagi untuk balas budi.

“Prinsipnya jangan jadikan perombakan birokrasi sebagai balas dendam dan balas budi politik. Penataan birokrasi harus diisi oleh figur yang memiliki etos kerja tinggi serta dapat berinovasi,”harapnya.

Jika sistem meritokrasi tidak diutamakan dalam melakukan penataan birokrasi, tentu apa yang menjadi target atau visi- misi dalam lima tahun ke depan sulit di capai.

“Makanya saya katakan harus tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Apalagi Ambon ini kota jasa, di mana PAD -nya bergantung pada pajak dan retribusi,”tandasnya.

Femry menambahkan, jika melihat kinerja Walikota saat ini yang dapat dikatakan gerak cepat mengatasi berbagai masalah, para pimpinan ODP mestinya juga bisa mengimbangi.

“Walikota hari ini sudah kerja Berlari, dengan ini maka Pimpinan OPD harus Mengikuti Ritme Kerja Walikota secara Profesional dan Maksimal,”tutupnya. (ZAP)