AMBON,AT—Tokoh Adat Regetschaap Kayeli,Kabupaten Buru, Ibrahim Wael, menilai program pemerintah terkait penataan aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak mulai menunjukkan arah yang jelas menuju legalitas. 

Menurut dia, berbagai langkah yang ditempuh pemerintah saat ini memperlihatkan adanya jalur pendekatan yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ibrahim menyatakan, pihaknya sangat menghargai aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat, mahasiswa, maupun sejumlah tokoh di Kabupaten Buru.

Aspirasi tersebut, kata dia, pada dasarnya meminta agar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius kepada pemilik lahan yang memiliki legalitas kepemilikan sah berdasarkan hukum negara.  

"Hak-hak masyarakat adat dan pemilik lahan yang sah harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan tambang Gunung Botak," kata Ibrahim, Selasa  (23/12/25).

Lebih lanjut, Ibrahim menilai langkah Pemerintah Daerah bersama aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta TNI, sudah berada pada jalur yang tepat. Upaya tersebut, menurutnya, terlihat dari mulai dilakukannya penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga memprovokasi masyarakat tanpa memiliki legalitas kepemilikan lahan yang jelas. 

Ia berharap pendekatan hukum ini dapat menciptakan rasa keadilan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah pertambangan.

Ibrahim juga menyoroti peran Ketua Tim Satgas Penertiban Gunung Botak, Jalaludin Salampesi, yang dinilainya mulai menunjukkan kinerja strategis dalam mengoordinasikan berbagai pihak. 

"Pengaturan strategi dan sinergi antara aparat penegak hukum yang kompeten menjadi faktor penting dalam menyukseskan program penataan tambang tersebut," jelas dia.

Menurut Ibrahim, keberhasilan penertiban Gunung Botak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada kebijaksanaan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil. 

Ia menegaskan, kebijakan yang diambil harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, tanpa mengabaikan aturan hukum dan kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan Visi Presiden untuk Kesejahteraan Rakyat, Ibrahim berharap, seluruh proses penataan tambang Gunung Botak dapat berjalan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

"Kebijakan yang tegas, adil, dan bijaksana agar potensi sumber daya alam di Gunung Botak dapat dikelola secara legal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Buru dan Maluku secara umum, itu yang kami sangat harapkan," ucap Wael. (Wahab)