AMBON, AT.-- Pemerintah Provinsi Maluku akan membentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai wujud dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath. 

Pemda Provinsi Maluku juga berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Pemda MBD untuk meluncurkan TPI dan Pos Imigrasi di daerah itu.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku  Affandy Hassannusi mengatakan, Program Pembentukan TPI dan Pos Imigrasi dilakukan dengan pertimbangan Maluku merupakan Provinsi yang memiliki banyak 
gugusan pulau sebanyak 1.412 pulau, dan berbatasan langsung dengan beberapa Negara diantarnya, Timut Leste maupun Australia.

TPI yang dibangun, berada di Pulau Moa, dan Pos Imigrasi berada di Pulau Liran, Pulau Wetar, Pualu. Kisar dan Pulau Letti yang merupakan pulau-pulau terluar dari Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste. 

"Proses persiapan pembentukan TPI dan Pos Imigrasi telah dilakukan secara optimal atas 
kerjasama yang baik antara Pemprov Maluku melalui Badan Pengelola Perbatasan 
Daerah (BPPD) dan Pemda MBD serta, Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku," kata Affandi melalui siaran persnya diterima media ini, Rabu Kemarin.

Dikatakan, tujuan TPI selain wujud penegasan keamanan dan 
kedaulatan negara, juga memberikan dampak adanya interaksi antar Indonesia dan Timor Leste, baik disektor ekonomi, perdagangan, maupun pariwisata yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Optimalnya pengawasan keimigrasian katanya,   untuk mencegah pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian, people smuggling, human trafficking, penyeludupan narkoba dan senjata api.

"Pemeriksaan Keimigrasian sangat diperlukan, mengingat pulau-pulau tersebut terdapat lalu lintas 
Warga Negara Asing (WNA) Timor Leste sering membeli ikan dan hasil bumi ke MBD menggunakan speed boat. Bahkan mereka ini memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara masyarakat MBD dan Timor Leste," tandasnya 

Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan 50 paspor gratis sekaligus melaunching TPI. 

Selain itu, akan ada penyerahan hibah lahan Pemda MBD untuk di 
bangunnya Kantor imigrasi secara permanen. Langkah ini, sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang berkomitmen mewujudkan kesejahteraan.

"Serta juga mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam proses pembentukan dan proses pemeriksaan keimigrasian, maupun pengawasan agar program ini dapat optimal dan efektif," ungkap Hassannusi. (WHB)