AMBON,AT — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) melalui digitalisasi data penerima bantuan. Sebanyak 650 agen dari berbagai latar belakang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Ambon, kini mengikuti pelatihan pendataan digitalisasi bansos.

Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena mengatakan, pelatihan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan para agen dalam menjalankan tugas pendataan penerima bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hari ini kita melakukan pelatihan kepada agen-agen yang akan melaksanakan tanggung jawab mendata para penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wattimena kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Selasa (12/5).

Menurutnya, kehadiran ratusan agen tersebut akan membantu Pemkot Ambon dalam memperbarui sistem pendataan penerima bantuan yang selama ini masih dilakukan secara manual.

“Kita tidak lagi menggunakan manual, melainkan penggunaan digitalisasi,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan, digitalisasi pendataan bansos diharapkan mampu meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan yang selama ini kerap tidak tepat sasaran. Ia menilai, bantuan sosial harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan terintegrasi dengan data kependudukan.

“Persoalan bansos selama ini adalah penerima yang tidak tepat, sementara yang kita inginkan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tadi sudah simulasi, saya sudah lihat bahwa susah untuk ditukar,” bebernya.

Ia berharap, pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut dapat berjalan optimal sehingga menghasilkan data penerima bansos yang valid dan akurat.

“Kita berharap dari kerja ini pada waktunya kita memiliki data yang valid tentang penerima bansos dan bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lain itu tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo menegaskan, transformasi digital dalam program bansos akan mengubah pendekatan penyaluran bantuan dari berbasis program menjadi berbasis kebutuhan setiap individu.

“Salah satu strategi transformasi digital adalah pemanfaatan data lintas sektoral. Bayangkan setiap warga memiliki karakteristik data secara khas, misalnya penggunaan listrik, pendapatan yang diperoleh, tingkat kesehatan dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan sistem otomatisasi data akan membantu pemerintah menentukan karakteristik penerima bantuan secara lebih akurat.

“Kalau semua data diperoleh dengan menggunakan sistem terotomasi, kita dapat menentukan karakteristik khas kepada setiap warga yang mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Ia juga berharap, pelatihan tersebut mampu meningkatkan kualitas kerja para agen melalui pemanfaatan aplikasi portal perlindungan sosial (Parlinsos), yang didukung infrastruktur data publik.

“Pemanfaatan identitas digital, pertukaran data secara digital, dan pembayaran digital akan menjadi nilai tambah sehingga petugas dapat memiliki data yang lebih tepat,” tandasnya.