AMBON,AT – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berupaya menuntaskan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di ibu kota Provinsi Maluku. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan kick-off meeting dan stakeholder coordination meeting yang menandai dimulainya proyek penelitian bertajuk “Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education”.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Rabu (17/6), dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena.

Dalam sambutannya, Wattimena menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kerja sama lintas sektor dan internasional yang melibatkan berbagai lembaga, di antaranya Universitas Katolik Soegijapranata, Macquarie University, Pemerintah Kota Ambon, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta sejumlah organisasi masyarakat dan komunitas lokal.

“Ini merupakan wujud nyata kerja sama lintas sektor dan internasional dalam mengembangkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan bagi Kota Ambon,” kata Wattimena.

Menurutnya, fokus utama kolaborasi tersebut adalah mengembangkan inovasi pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan yang inklusif, serta tata kelola yang mendukung transisi energi yang berkeadilan di Kota Ambon.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kota Ambon saat ini sangat kompleks, terutama dalam sektor persampahan, sehingga membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

“Kami meyakini bahwa tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Hari ini kita membutuhkan kerja bersama dan dukungan dari berbagai pihak agar tantangan yang dihadapi dapat dilalui dengan baik,” ujarnya.

Wattimena mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Ambon masih berada dalam kategori daerah pembinaan terkait pengelolaan sampah. Karena itu, pemerintah kota terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengadaan armada pengangkut sampah, hingga penguatan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.

Selain itu, Pemkot Ambon juga mulai mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Ia mencontohkan pengalaman saat mengunjungi pembangkit listrik berbasis sampah di Singapura yang meski hanya mampu menyuplai sekitar dua persen kebutuhan energi, namun berhasil mengurangi dampak lingkungan akibat sampah.

“Kalau hanya menampung, mengangkut, dan membuang ke TPA, kita hanya memindahkan masalah. Yang diperlukan adalah inovasi pengelolaan sampah dari sumbernya sehingga persoalan bisa diselesaikan dari hulu,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Ambon berencana menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui Material Recovery Facility (MRF) dan Refuse Derived Fuel (RDF) yang dapat mengubah sampah menjadi energi terbarukan seperti briket.

Dengan volume sampah yang mencapai sekitar 250 ton per hari, Wattimena menilai metode pengangkutan konvensional tidak lagi cukup efektif karena membutuhkan biaya operasional yang besar.

Karena itu, inovasi pengolahan sampah plastik berbasis masyarakat serta pendidikan lingkungan yang inklusif dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Wali Kota juga mengapresiasi meningkatnya kesadaran warga Ambon terhadap isu lingkungan. Jika sebelumnya pemerintah sering mendapat kritik terkait persoalan sampah, kini masyarakat justru mulai aktif saling mengingatkan dan membentuk komunitas-komunitas pengelola sampah secara mandiri.

“Potensi lokal seperti ini harus terus didukung dan diedukasi agar tidak hilang,” katanya.

Secara khusus, Wattimena berharap Politeknik Negeri Ambon dapat berkontribusi dalam menghadirkan teknologi pengelolaan sampah yang sederhana dan dapat diterapkan langsung di kawasan permukiman warga.

Ia berharap penelitian kolaboratif yang sedang berjalan dapat menghasilkan dokumen komprehensif yang mampu memetakan persoalan sampah di Ambon secara akurat sekaligus menawarkan solusi jangka panjang yang aplikatif dan berkelanjutan.

“Kick-off meeting ini digelar untuk menyelaraskan arah implementasi program, memperkuat koordinasi, dan meneguhkan komitmen kolaborasi sejak tahap awal pelaksanaan agar sejalan dengan agenda pembangunan daerah,” tandasnya. (***)