Ambon,AT – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, sebagai upaya memperkuat inklusi keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, mengatakan rapat pleno ini menjadi momentum strategis untuk memperluas akses keuangan masyarakat sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan.

Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga TPAKD tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga pusat koordinasi strategis dalam menyatukan langkah peningkatan ekonomi masyarakat.

“Rapat pleno ini penting karena kita tidak hanya mengejar target kinerja, tetapi juga harus lebih waspada dan siap menghadapi perkembangan global yang terus berubah,” ujar Wattimena dalam sambutannya di Kantor OJK Provinsi Maluku, awal pekan kemarin.

Ia menegaskan, akses keuangan yang merata merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung dengan capaian penurunan angka kemiskinan di Kota Ambon dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen pada tahun 2025.

“Tidak ada masyarakat sejahtera tanpa akses keuangan yang baik. Melalui TPAKD, kita ingin menghadirkan solusi konkret, baik melalui peningkatan literasi maupun inklusi keuangan, agar masyarakat tidak hanya konsumtif tetapi juga memiliki tabungan dan investasi,” jelasnya.

Wattimena juga mengingatkan sektor perbankan untuk lebih berani mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Jangan terlalu menggantungkan kredit pada sektor konsumtif. Mari dorong kredit produktif agar UMKM bertumbuh dan ekonomi kita terus bergerak positif,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah agenda prioritas, yakni penguatan ekonomi kreatif dan digitalisasi transaksi melalui QRIS, penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembangunan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Selain itu, pemerintah juga menekankan perlindungan pekerja melalui Program BETA (Baku Kele Pekerja Rentan Ambon) serta mendorong peran generasi muda dalam pengembangan industri kreatif.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan di Ambon ditargetkan mencapai 98 persen, selaras dengan visi nasional tahun 2045.

Untuk mencapai target tersebut, OJK menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti penyusunan kurikulum literasi keuangan untuk tingkat SMP, serta perluasan agen Laku Pandai di wilayah yang sulit dijangkau layanan perbankan.

“Kami juga mendorong business matching bagi UMKM dan digitalisasi sektor kuliner ikonik seperti Rujak Natsepa agar terintegrasi dengan sistem QRIS,” ungkapnya.

Ia berharap, evaluasi pada triwulan pertama dapat menghasilkan langkah konkret untuk pencapaian target pada semester kedua tahun 2026, sekaligus membawa TPAKD Ambon meraih prestasi di tingkat nasional.

Terkait kondisi ekonomi, Wali Kota Ambon juga memaparkan bahwa inflasi Kota Ambon per Maret 2026 berada pada angka 3,18 persen (year on year), yang menunjukkan kondisi ekonomi daerah tetap terkendali.

Meski terdapat dinamika harga pada sektor transportasi udara dan listrik, ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dipastikan tetap stabil, didukung oleh daya beli masyarakat yang masih terjaga positif.