Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkolaborasi dengan OJK Maluku, terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di wilayah Kepulauan Aru. 

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, lewat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung BPKAD, Kepulauan Aru, 11 Juni 2026 lalu. 

Hal ini menjadi forum evaluasi untuk berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah tersebut. 

Dalam sambutannya, Bupati Kaidel menyebutkan, keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan dipahami masyarakat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta mampu mengelola keuangan secara bijak.

"Peningkatan literasi keuangan harus berjalan seiring dengan perluasan akses layanan keuangan. Dengan demikian masyarakat dapat terlindungi dari berbagai praktik keuangan ilegal sekaligus mampu memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan taraf hidup," ucap Bupati Aru.

Dalam rapat itu, Pemkab Kepulauan Aru juga memaparkan sejumlah capaian program TPAKD selama tahun 2025. Salah satunya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berhasil membantu puluhan pelaku usaha dengan nilai pembiayaan mencapai miliaran rupiah. Program tersebut dinilai memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha masyarakat, terutama disektor perdagangan.

Selain itu, layanan keuangan berbasis agen juga terus berkembang. Ratusan agen Laku Pandai telah beroperasi diberbagai wilayah Kepulauan Aru sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Upaya peningkatan inklusi keuangan juga ditunjukkan melalui bertambahnya jumlah rekening baru yang dibuka masyarakat sepanjang tahun lalu.

TPAKD juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Business Matching bagi pelaku UMKM, termasuk kelompok perempuan. Disektor pendidikan, program Simpanan Pelajar (Simpel) terus diperluas guna menanamkan budaya menabung sejak usia dini.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menjelaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang merata.

"OJK akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas dan berkualitas," ujar Haramain.

Pada kesempatan tersebut, TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan sejumlah program prioritas tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan program Satu Pelajar Satu Rekening, perluasan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan, peningkatan penggunaan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pengembangan layanan Laku Pandai, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Bupati Kaidel, berharap seluruh program yang telah dirancang dapat dijalankan secara optimal melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat, akses keuangan diwilayah kepulauan diharapkan semakin terbuka dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.