NAMROLE,AT-Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pembangunan (Litbang)  itu, dibuka Asisten II Sekertaris Daerah (Sekda), Abdullah Tualeka yang berpusat di  Gedung Serbaguna Selasa (20/5). 

Bupati Buru Selatan La Hamidi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Tualeka mengatakan,  pelaksanaan Musrenbang ini merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.  

"Musrembang merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui partisipasi aktif dari masyarakat sehingga memastikan RKPD  benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, Musrembang mengharuskan adanya sinergitas  dan kerjasama antara pemerintah, legislatif dan masyarakat untuk menciptakan rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan," ungkapnya.

Sejak mulai bertugas sebagai bupati tiga bulan yang lalu, sebut La Hamidi, saya bersama wakil  bupati berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan penjangkauan ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi faktual, masyarakat sehingga saya bisa mendengar dan menjawab langsung dengan masyarakat terkait dengan persoalan tantangan dan harapan  dari masyarakat.

"Musrembang pada tahun ini merupakan tahun periode pertama saya dan wakil bupati berdasarkan pada visi  bupati dan wakil bupati Buru Selatan yaitu Menuju Arah Baru Kabupaten Buru Selatan  yang humanis serta memperhatikan tema pembangunan nasional dan provinsi dengan menggunakan pendekatan politik integratif dan spasial" ujarnya .   

Dikatakannya,  tema yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Buru  Selatan Tahun 2006 adalah penguatan kesehatan, pangan, energi dan ekonomi inklusif untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di Buru Selatan. 

"Pada kesempatan ini  kami menyampaikan perkembangan pembangunan daerah baik sosial maupun ekonomi dimulai dari angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 14,91% di tahun 2024 pendapatan domestik 2016 pada angka 22,34% di di tahun 2024 pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga yang berlaku di Kabupaten Buru  Selatan pada angka 22,34% di tahun 2004 serta indeks pembangunan manusia IPM berada pada posisi 68,54% pada tahun 2024 . Ini merupakan startnya awal bagi kita  untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha menyamaratakan bahkan lebih dari daerah-daerah yang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut La Hamidi, dalam proses Musrembang   Tahun 2026 saya minta semua  pimpinan dan aparatur perangkat daerah  serta seluruh stakeholder, untuk berpikir terbuka memiliki visi ke depan terintegratif dan inovatif.

"Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2006 nanti akan lebih terarah terukur dan akuntanbel  Barat serta menjawab isu-isu strategis yang ada serta mampu menjawab isu-isu isu strategis serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Buru Selatan secara cepat dan strategis," ujarnya.

 Menurutnya,  pembangunan daerah tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. 

"Mari kita terus tingkatkan sinergitas dan kolaborasi  antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan benar dan berkelanjutan," tandasnya.(Edy)