Pemkab Aru Ajukan RAPBD 2027 Sebesar Rp815,7 Miliar, Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik
QuBisaAdmin.com
19 Nov 2026 11:01 WIT

Pemkab Aru Ajukan RAPBD 2027 Sebesar Rp815,7 Miliar, Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik

ARU,AT.ID –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (17/11/2026).   Liburan Pantai

Nota Pengantar RAPD tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel.

Dalam sambuatannya, Kaidel mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2027, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.


Berdasarkan nota pengantar RAPBD 2027, Kaidel mengungkapkan, Pemkab Kepulauan Aru merencanakan pendapatan daerah 2027 mencapai Rp815.737.499.404. Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp49.523.111.164 dan pendapatan transfer sebesar Rp761.214.388.240.

Sedangkan belanja daerah, katanya, diproyeksikan sebesar Rp793.586.704.291. Dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer guna menunjang penyelenggaraan  pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Cek Layanan

"Kebijakan anggaran tahun 2027 akan diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kualitas pertumbuhan  ekonomi, mendorong produktivitas, investasi dan industri, serta memperkuat pembangunan infrastruktur, UMKM dan pelayanan publik," ujarnya.


Untuk itu, lanjut Kaidel, pembahasan RAPBD membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Setiap kebijakan penganggaran dilakukan secara produktif, efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kaidel berharap, anggaran tahun 2027 mampu mendukung peningkatan pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Penyampaian Nota Pengantar tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan dan penyusunan kebijakan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD, guna memastikan arah pembangunan tahun 2027 berjalan sesuai prioritas serta kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai