MASOHI, AE. - Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah optimis kasus stunting turun 14 persen pada tahun 2024.

Optimisme atau kepercayaan itu hadir dengan latar belakang program penurunan stunting yang menjadi salah program prioritas Pemda Malteng. 

Penjabat (Pj) Bupati Malteng Rakib Sahubawa mengatakan sangat penting untuk mengetahui sampai dimana progres penanganan stunting di Malteng. 

Hal itu sebaga bagian untuk mengevaluasi kinerja Pemda Malteng, sejauhmana telah berpartisipasi guna penurunan angka stunting. 

"Kami mengidentifikasi apa kendala yang dihadapi, dan menentukan strategi yang diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Maluku tengah menjadi 14% pada tahun 2024," ujar Sahubawa. 

Dikatakan Sahubawa, beberapa hal penting untuk menjadi perhatian bersama-sama, sebagai upaya dalam mendorong percepatan penurunan angka stunting

Yakni dengan mengoptimalkan pelaksanaan semua program dan kegiatan intervensi penanganan stunting di seluruh neger atau kelurahan dalam mendukung percepatan penurunan stunting tahun 2023 dan lebih didalami dan fokus untuk dilakukan pada tahun 2024.

"Hingga saat ini, kita masih menemui berbagai kendala dilapangan baik terkait aspek tata Kelola, koordinasi, anggaran, data, dan komitmen," katanya. 

Sedangkan dalam aspek intervensi spesifik, masalah pemberian ASI Ekslusif, konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil dan remaja putri, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang dan pemberian makanan pendamping ASI juga masih menjadi persoalan. 

Pasalnya dalam aspek intervensi sensitif, pendampingan pada calon pengantin, akses terhadap sanitasi layak, pengasuhan dan pendampingan dalam pemberian gizi anak, saat ini masih menjadi masalah utama di lapangan.

"Mari kita coba kerangkakan dalam konteks kewenangan. Saya rasa ini menjadi penting termasuk pelibatan seluruh perangkat daerah yang juga memiliki tanggung jawab, bahkan sampai tingkat negeri atau kelurahan yang juga banyak sekali peranannya dalam hal ini," ujarnya. 

Penguatan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari mulai tingkat kabupaten kemudian kecamatan, dianggap Rakib perlu diperhatikan.

Selain itu, optimalisasi pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS), melalui APBN, APBD, Dana Desa, dan termasuk dari dana non pemerintah, harus benar-benar kuatkan, hal itu sebagai wujud komitmen Pemda dalam mengentaskan stunting di Malteng. 

"Waktu kita tinggal 1 tahun ke depan untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, sementara dari hasil diskusi masih banyak hal yang harus dibenahi di lapangan," tegasnya. 

Sehingga di harapkan kerjasama TPPS dan semua stakeholder terkait untuk terus bekerja keras, bahu membahu dan optimalkan seluruh sumber daya dan sumber keuangan yang ada dalam rangka percepatan penurunan stunting.

"Saya juga mengharapkan agar seluruh pihak terkait benar-benar fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit tinggi dan mempunyai dampak yang bisa dilihat dengan cepat," tutupnya. (DW)